Sjafrie Benarkan Pernyataan Prabowo Soal Pengendalian Pasukan

Jakarta - Mantan Pangkostrad Letjen Purn TNI Prabowo Subianto diyakini tidak memiliki pasukan untuk kudeta saat transisi kepemimpinan dari Presiden Soeharto ke Presiden BJ Habibie. Menurut mantan Pangdam Jaya Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Prabowo menyerahkan kekuatannya ke dia sebagaimana instruksi Panglima TNI."Saat itu Pangkostrad walaupun pangkatnya lebih tinggi dari Pangdam atau Pangkoops Jaya, tapi dia ditugaskan untuk menyerahkan kekuatannya atas perintah Panglima TNI ke Pangkoops Jaya," tegas Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin.Sjafrie mengatakan hal itu usai rapat antara Dephan, Mabes TNI, perwakilan ketiga angkatan dengan BUMN strategis di PT PAL, Kawasan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (28/9/2006).Ditambahkan dia, pada saat itu, Pangkostrad tidak memiliki kewenangan operasional begitu juga dengan Danjen Kopassus dan Komandan Korps Marinir. "Pasukannya diserahkan ke Pangkoops Jaya yang harus bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Jadi begitu. Kita jangan ikut-ikutan disinformasi," terang dia.Sjafrie lantas menceritakan kejadian pada saat peralihan kepemimpinan dari Presiden Soeharto kepada Presiden BJ Habibie yang memang cukup menegangkan. Pada waktu berlaku komando operasi darurat (contigency), di mana seluruh komando operasi diambil alih oleh Pangdam Jaya selaku Panglima Komando Operasi Jaya.Seluruh komando utama operasi dan seluruh asisten operasi dari Kostrad, Kopassus, Korps Marinir, Korps Paskhas, Komando Operasi AU dan Kodam Jaya, seluruhnya berada di komando taktis yang ada di komando operasi."Kepala staf operasi ada di situ untuk mengendalikan secara solid dan itu di bawah supervisi pengendalian dari Mabes TNI. Memang betul terjadi permintaan tambahan kekuatan karena dampak dari kerusuhan yang berlangsung mulai 13-14 Mei 1998," terang Sjafrie. Ditambahkan dia, dengan terjadinya penarikan kekuatan Polri sehingga perkembangan situasi harus terjadi pengambilalihan komando pengendalian dari Polda Metro Jaya yang semula bertugas untuk menanggulangi huru-hara. Makanya semua komando pengendalian diambil alih oleh Pangdam Jaya selaku Panglima Komando operasi Jaya. Saat itulah dilakukan suatu manajemen operasi baru berdasarkan rencana contigency yang berlaku dalam komando utama Jakarta. "Pada saat pengambilalihan dari Kapolda maka saya gunakan contigency tersebut," jelas jenderal bintang tiga itu. (san/jon)