.webp)
Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta sepakat tak akan menindaklanjuti laporan terhadap Cinta Mega yang diduga bermain gim slot saat rapat. Kesepakatan ini diambil lantaran Fraksi PDIP telah mengambil sikap untuk melakukan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap Cinta.
"Kita sepakat semua BK selesaikan, jadi kita tidak melanjutkan," kata Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi kepada wartawan, Rabu (26/7/2023).
Nawawi bersama para anggota BK DPRD DKI Jakarta yang berasal dari sembilan fraksi melakukan rapat untuk menentukan sikap atas kabar viral tersebut. Bahkan BK DPRD DKI juga menerima dua aduan terkait Cinta Mega dari 2 LSM, yaitu Pemuda Milenial Indonesia Bersatu dan Kongres Pemuda Indonesia (KPI) DKI Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rapat tersebut, Nawawi dkk mendengarkan pemaparan dari anggota BK DPRD DKI Jakarta, Rasyidi, selaku perwakilan dari F-PDIP. Dari situlah diketahui bahwa DPD PDIP DKI Jakarta telah mengambil sikap.
"Tadinya mau ditindaklanjuti, tapi kan rapat memutuskan lain karena informasi terakhir yang didapat dari Fraksi PDIP yang ada di sini semacam itulah, masa kita mau melanjutkan persoalan yang sudah selesai," jawabnya.
 (Dari kiri ke kanan) Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi (kemeja biru) dan Wakil Ketua BK DPRD DKI Jakarta Oman Rakinda (blazer cokelat) |
Wakil Ketua BK DPRD DKI Jakarta Oman Rakinda menyampaikan hal senada dengan Nawawi. Politikus PAN itu memandang apabila BK DPRD DKI tetap memproses laporan masyarakat pun justru akan membutuhkan waktu cukup lama.
"Tadi pak ketua menegaskan bahwa karena dari Fraksi PDIP sudah mengambil sikap sejauh itu, ya kami kesimpulannya adalah tidak perlu melanjutkan prosesnya di BK karena dilanjutkan pun, justru kami punya aturan tentang kode etik dan tata beracara yang lapor-lapor ini belum lengkap nih, kalau diproses di kami itu harus kembali ke mereka, persyaratan disetujui, kami rapat dulu, baru menentukan sidang-sidang, baru memutuskan," terang Oman.
BK sepakat bahwa tindakan Cinta Mega yang bermain gim di dalam ruang rapat paripurna memang tidak etis. Meski begitu, BK memandang keputusan Fraksi PDIP ataupun DPD PDIP DKI Jakarta merupakan sanksi maksimal yang bisa dijatuhkan untuk Cinta.
"Musibah ini bisa menimpa siapapun kita dalam kondisi prihatin walaupun betul itu tidak etis, tapi kan dari informasi anggota dari Fraksi PDI Perjuangan mengkonfirmasi bahwa berita yang kami baca lewat online itu betul bahwa PDIP sudah mengambil sikap sejauh itu sehingga kami menyimpulkan tidak perlu dilanjutkan. Itu sanksi tertinggi," terangnya.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
