Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak melanjutkan proyek pembangkit listrik tenaga sampah atau intermediate treatment facility (ITF) Sunter. Kini Pemprov DKI menyebut akan membangun fasilitas pengelolaan sampah landfill mining dan refused-derived fuel (RDF) plant.
"(ITF) bukan dibatalkan, tapi memang saat ini Pemprov DKI lagi fokus ke RDF," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto kepada wartawan, Rabu (26/7/2023).
Asep menyampaikan, untuk saat ini, pembangunan RDF, seperti di Bantargebang, lebih cocok untuk menanggulangi masalah sampah di Jakarta. Selain durasi pembangunan lebih cepat, pembiayaan fasilitas RDF juga lebih murah ketimbang ITF. Ditambah lagi, hasil pengelolaan dari RDF bisa menjadi bahan bakar alternatif pabrik semen.
"Kendalanya memang lebih ke arah bahwa RDF itu dirasa paling cocok untuk Pemprov DKI saat ini. Karena memang dari sisi pembiayaan investasi lebih murah, biaya operasional murah, pembangunannya juga lebih cepat. Kemudian hasilnya pun bisa kita jual ke pabrik semen," terangnya.
"Kalau ITF itu kan memang pembangunannya butuh waktu tiga tahun di investasinya saja bisa empat kali lipat dari RDF. Biaya operasionalnya juga jauh lebih tinggi," sambungnya.
Rencananya, Pemprov DKI akan membangun dua fasilitas RDF dalam waktu dekat. Saat ini pihaknya tengah mencari sumber pendanaan.
"Apakah dari APBD atau dari sumber lainnya," ucapnya.
Pemprov DKI Tak Lanjutkan Proyek ITF Sunter
Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menegaskan pihaknya tidak akan melanjutkan proyek pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik, intermediate treatment facility (ITF) Sunter. Ia mengatakan proyek tersebut terkendala biaya dan nilai investasi yang tinggi.
"(ITF tidak dilanjutkan) iya. Ya kita kan nggak sanggup ya," kata Heru pada wartawan saat meninjau proyek RDF di Bantargebang, Jawa Barat, Selasa (27/6/2023).
Ia menjelaskan kendala itu muncul karena nilai investasi dan besaran biaya layanan pengolahan sampah (BLPS) ITF yang terlalu besar. Karena itu, ia memutuskan menghentikan proyek ITF dan memilih membangun proyek RDF.
"Ya investasi bisa lebih dari Rp 5 triliun, terus pemda DKI bukan tidak mau. Bagus... bagus semua konsep-konsep itu, bagus, ITF-RDF bagus... bagus. Tapi sekali lagi, Pemda DKI tidak mampu membayar tipping fee," ujarnya.
Pemprov DKI Jakarta sudah mengalokasikan PMD (penyertaan modal daerah) untuk pembangunan ITF Sunter, Jakarta Utara, kepada PT Jakarta Propertindo sebesar Rp 577 miliar.
Simak juga 'Intip Lokasi ITF Sunter yang Bakal Dijadikan Parkiran JIS':
(taa/aik)