Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Eneng Malianasari menilai beberapa badan usaha milik daerah (BUMD) di Ibu Kota 'mandul'. Hal itu katanya karena dinilai tidak bisa mencapai target laba dan menambah penerimaan daerah.
"Memang dalam pembagian perannya terdapat BUMD-BUMD yang memang dibentuk tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Eneng dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta Pusat, Senin (24/7/2023).
Menurutnya, BUMD DKI yang seharusnya berorientasi pada laba justru tidak mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Sebab, besaran PMD yang dikucurkan oleh Pemprov DKI tidaklah sedikit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sayangnya, BUMD DKI Jakarta yang seharusnya berorientasi pada laba justru tidak mencapai target dividen bahkan malah 'mandul' dividen untuk Pemprov DKI, meski besaran PMD yang dikucurkan oleh Pemprov DKI tidaklah sedikit," kata dia.
Menanggapi hal itu, Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan dividen BUMD 2022 sudah mengalami kenaikan dibanding pada 2021. Meski begitu, BUMD masih terpengaruh karena pemulihan perekonomian pasca-pandemi COVID-19.
"Eksekutif sampaikan, realisasi penerimaan dividen dari BUMD pada tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan nilai dibandingkan tahun anggaran 2021, namun masih terpengaruh oleh kinerja keuangan BUMD di tengah pemulihan perekonomian pasca-pandemi COVID-19," kata Heru.
Untuk diketahui, rapat paripurna DPRD DKI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun 2022.
Simak Video 'PSI Bawa 580 Nama Bacaleg ke KPU, Ada Badai Kerispatih dan Mongol Stres':