.webp)
Menkumham Yasonna Laoly mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru patut diapresiasi karena merupakan produk hukum karya anak bangsa. Yasonna juga mengatakan KHUP menuai pro dan kontra karena pasal yang dinilai kontroversial.
"Setelah sekian lama pemerintah bersama DPR akhirnya mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang pada tanggal 6 Desember 2022 lalu. Meskipun menuai pro-kontra, khususnya terkait dengan beberapa pasal yang dinilai kontroversial, KUHP baru adalah produk hukum karya anak bangsa yang patut diapresiasi," kata Yasonna dalam pidato membuka seminar nasional mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara virtual, Senin (24/7/2023).
Yasonna menjelaskan, KUHP merupakan langkah nyata Indonesia bisa terlepas dari hukum warisan era Belanda. Menurutnya, perjalanan KUHP sebagai pembelajaran pembangunan hukum pidana Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Minimal itu adalah buah kerja keras untuk melepaskan diri dari produk hukum warisan kolonial Belanda yang dinilai sudah tidak relevan dengan zaman saat ini," tuturnya.
"Lahirnya KUHP merupakan buah dari penantian yang panjang. Gagasan pembentukan RKUHP nasional telah muncul lebih dari setengah abad lalu saat seminar umum nasional pertama di Semarang pada tahun 1963," terang Yasonna.
Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan KUHP Nasional akan berlaku pada 2 Januari 2026. Dia mengakui KUHP baru yang disahkan pada Desember 2022 dan diundangkan pada 2 Januari 2023 itu tidak akan bisa memuaskan semua pihak.
"Tidak mungkin memuaskan semua pihak dan itu tidak mudah, setiap formulasi dalam KUHP pasti ada kontroversi. Pemerintah harus mengambil sikap dalam hal ini," ujar pria yang akrab disapa Eddy Hiariej itu saat mengisi materi pada acara Kumham Goes to Campus di Universitas Mataram, Kamis (13/7).
(idn/idn)
