Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung rencana penyelenggaraan PPJI Expo 2023 dari Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI). Kegiatan yang diikuti puluhan pelaku usaha mulai dari katering, dekorasi, hingga perias ini disebut akan membangkitkan kembali industri Jasa Boga yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19.
"Memiliki jumlah anggota mencapai 5 ribu perusahaan dari skala UMKM hingga besar, kehadiran PPJI telah membantu menggerakkan perekonomian nasional," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (21/7/2023).
Data Kementerian Perindustrian mencatat, pada tahun 2022 PDB industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 4,90 persen dengan kontribusi sebesar 38,35 persen. Jumlahnya menjadi yang terbesar terhadap PDB industri pengolahan non-migas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, penyerapan tenaga kerja industri makanan dan minuman pun diketahui sangat besar. Pada tahun 2020, penyerapannya mencapai 3,75 persen atau hampir 5 juta penduduk Indonesia.
"Menunjukkan peran strategis sektor tata boga dalam perekonomian," ungkapnya.
Selain mendukung PPJI Expo yang akan diselenggarakan PPJI DKI Jakarta pada 16-17 September 2023 di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Bamsoet juga mengajak berbagai perusahaan memperhatikan nilai gizi dalam setiap catering makanan yang diberikan kepada pekerjanya.
Berdasarkan informasi dari PPJI, Bamsoet mengungkapkan masih banyak perusahaan yang mengajukan biaya katering makan per orang di bawah Rp 10 ribu. Nilai tersebut masih jauh dari standar ideal Rp 20 ribu.
"Dasar hukum pemenuhan gizi dalam penyelenggaraan makan bagi tenaga kerja sudah diatur dalam berbagai ketentuan. Antara lain, UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja, PMP No. 7/1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan dan Penerangan dalam Tempat Kerja, Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE 01/MEN/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Makan, serta SE Dirjen Binwasnaker No. 86/1989 tentang Perusahaan Katering Pengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja," papar Bamsoet.
"Dengan memenuhi standar gizi, pada dasarnya perusahaan juga lah yang akan diuntungkan, karena pekerja bisa nyaman bekerja dan terjamin kesehatannya," imbuhnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan usaha Presiden Joko Widodo mewujudkan kedaulatan pangan di berbagai sektor tak hanya menjamin ketersediaan pangan dari dalam negeri. Namun juga dapat membantu perkembangan industri makanan dan minuman.
Menurutnya, berbagai bahan pokok kebutuhan industri makanan dan minuman bisa stabil lantaran diproduksi di dalam negeri.
"Sebagai negara yang memiliki kualitas lahan subur, Indonesia memiliki kewajiban moral tidak hanya menjadi lumbung pangan nasional. Melainkan juga harus menjadi lumbung pangan dunia. Melalui UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, negara telah menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara," terang Bamsoet.
"Presiden Joko Widodo sejak tahun 2020 telah melaksanakan pengembangan lumbung pangan (food estate), melalui Perpres No.109/2020 tentang Perubahan Perpres No.3/2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, yang di dalamnya terdapat pengembangan food estate di Kalimantan Tengah," pungkasnya.
Sebagai informasi, Bamsoet menerima kedatangan pengurus PPJI yang terdiri dari Ketua Umum Iden Gobel dan Bendahara Umum Nerva. Hadir pula Ketua PPJI DKI Jakarta Sitijumiadini, Sekretaris Umum PPJI DKI Jakarta Sonny, Bendahara PPJI DKI Jakarta Ika Erika, Ketua DPC PPJI Jakarta Timur Musli, serta Ketua Panitia PPJI Expo 2023 Mohamad Suradji.
(prf/ega)