.webp)
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi tegas menolak sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Edy mengaku sudah menyampaikan keputusan ini ke menteri hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tiga kali saya ngomong, sama presiden sudah, sama menteri pendidikan sudah, di koran sudah," kata Edy dilansir detikSumut, Jumat (21/7/2023).
Edy pun mengungkapkan alasan menolak penerapan PPDB sistem zonasi di Sumut. Salah satunya karena ada ketimpangan infrastruktur di daerah dan ibu kota provinsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa begitu? Saya tidak cerita di provinsi lain, saya cerita Sumut, Sumut saya ini 33 kabupaten dan kota, jumlah guru yang ada di daerah sana itu tidak sama dengan guru yang ada di Medan, infrastruktur sekolah di sana dengan di Medan berbeda," ucapnya.
"Sehingga tidak bisa zonasi, sehingga prioritas murid mana yang harus kita ajar, kalau di Jakarta, di ujung sama di tengah infrastruktur sudah sama, guru sudah sama," imbuhnya.
Menurutnya, sistem zonasi di Jakarta dan di Sumut tidak bisa disamakan karena Jakarta daerah maju, sedangkan Sumut daerah yang sedang berusaha maju. Dia meminta sistem PPDB kembali ke awal.
"Kembalikan kek dulu, tes, sehingga seleksi alam dan motivasi anak itu pun jadi 'saya harus tes', ini 'ngapain saya tes, pindah alamat ajalah, agar saya masuk ke sini, masuk ke sini'," tegas Edy.
Simak lengkapnya di sini
Simak Video 'Cak Imin soal Kontroversi PPDB Sistem Zonasi: Penyakit Memprihatinkan':
