Diprotes F-PAN, Heru Budi Akan Beri Akses E-Budgeting APBD Anggota DPRD

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberi sinyal untuk memberikan anggota DPRD akses ke sistem e-planning dan e-budgeting. Hal itu disampaikan Heru sebagai tindak lanjut atas keluhan Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto dalam rapat paripurna.

"Jadi itu bukan diprotes, diusulkan oleh Pak Bambang masukan soal melihat e-planning dan e-budgeting, menurut saya itu wajar saja," ujar Heru kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/7/2023).

"Supaya hasil reses (para anggota DPRD DKI Jakarta) itu bisa dimonitor dari awal masuk apa tidak," lanjutnya.

Heru pun menegaskan bahwa dia akan membahas lebih lanjut permintaan itu dengan Sekretariat Daerah, Dinas Kominfotik, dan Bapenda DKI Jakarta. "Nanti kami bicarakan dengan Pak Sekda, Bapenda mengenai e-planning, e-budgeting di BPKD ya," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN Bambang Kusumanto memberi interupsi sesaat setelah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyampai pidato pembuka rapat.

Bambang mengungkapkan, anggota Dewan seharusnya mempunyai hak mengakses sistem e-planning dan e-budgeting, untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan APBD DKI Jakarta. Namun akses terhadap sistem tersebut tidak pernah direalisasi oleh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alhasil, para legislator tidak memantau pelaksanaan APBD dari hari ke hari.

"Kita tahu bahwa sampai sekarang kami tidak pernah diberikan akses kepada password untuk bisa memonitor ini," kata Bambang.

"Padahal di pemda-pemda yang lain di Bogor, di Bandung, di Crebon, bahkan di Tegal juga, mereka sudah melaksanakan itu sejak lama," sambungnya.

Menurut Bambang, pemberian akses sistem e-planning dan e-budgeting terhadap para anggota Dewan, selalu disampaikan dalam setiap pembahasan APBD DKI Jakarta.

Meski begitu, hingga saat ini akses tersebut tidak kunjung diberikan dalam rangka pengawasan pelaksanaan APBD yang sedang dilaksanakan.

"Setiap saat kami di Komisi A selalu meminta kepada Bapenda maupun Diskominfotik, untuk bisa memberikan akses ini dan mereka sudah menjanjikan. Tapi sampai tidak pernah direalisasikan," pungkasnya.