.webp)
Para guru ngaji di Jakarta menyambut baik usulan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk memasukkan insentif guru ngaji dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka mendorong agar usulan tersebut bisa segera terealisasi.
Pimpinan Majelis Tak'lim Babussalam Al Qhodir Cililitan Jakarta Timur Ustaz Muammar menyebut negara memang sudah seharusnya lebih memperhatikan guru ngaji yang selama ini berada di garda terdepan dalam menjaga moral umat.
"Para guru ngaji selama ini memang mengemban tugas dengan ikhlas, dan kami akan terus ikhlas mengajar anak-anak didik. Namun jika ada bantuan insentif dari anggaran negara, baik APBN maupun APBD akan lebih baik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (20/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muammar menjelaskan selama ini guru ngaji hanya mendapatkan honor maksimal Rp 300 ribu yang bersumber dari iuran santri. Bahkan sebagian besar tidak mendapatkan insentif, karena memang bekerja dengan ikhlas.
"Iuran santri yang tak seberapa sebenarnya hanya cukup untuk operasional majelis taklim seperti bayar listrik, air dan lainnya," jelas Muammar.
Karenanya dia mendorong agar usulan PPP yang meminta APBN bisa memberikan honor kepada guru ngaji bisa terlaksana. Ia menilai insentif tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam rangka menjaga dan meningkatkan moral generasi muda.
"Guru ngaji selama ini selain mengajarkan baca Al-Quran juga mengajarkan nilai-nilai agama yang penting bagi perkembangan karakter bangsa," jelasnya.
Hal serupa disampaikan Ustaz Burhanuddin M Nur selaku Pimpinan Majelis Taklim Hidayatul Mubtadiin. Burhanuddin menyebut usulan insentif dari APBD sebagai salah satu wujud keberpihakan politik kepada umat Islam. Ia pun berharap usulan ini bisa terealisasi dalam waktu cepat.
"Kami berharap sebelum tahun depan pemerintah sudah punya kebijakan untuk memberikan insentif dari APBD sehingga guru mendapatkan semangat lebih kuat," jelasnya.
Simak juga 'Jokowi: Setiap Rupiah yang Dibelanjakan Harus Produktif, Cari Uang Sulit':
