Mensos Pikir-pikir Bantu Korban Lumpur Lapindo

Jakarta - 7 Orang perwakilan Paguyuban Warga Sidoarjo di Jabodetabek mendesak Depsos turun tangan menangani kasus sosial lumpur Lapindo. Namun Mensos Bachtiar Chamsyah masih pikir-pikir."Depsos harus aktif turun tangan, pemerintah daerah SDM-nya kurang, belum pernah menangani bencana sebesar ini. Dari pemerintah sendiri selama ini masih berkutat pada persoalan lingkungan dan teknis," tutur Ketua Paguyuban Warga Sidoarjo se-Jabodetabek Bambang Sutomo.Bambang menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan Mensos di gedung Depsos, Jalan Salemba Raya, Jakarta, Selasa (26/9/2006). Bambang menilai persoalan ini sudah menjadi persoalan sosial. Sebab jumlah pengungsi dari hari ke hari makin membengkak. Belum lagi korban anak-anak yang tidak bisa menikmati sekolahnya dengan nyaman akibat sekolahnya terendam lumpur."Jumlah mengungsi sudah sampai 15 ribu, sementara ribuan masih di SD dan SMP. Dari pihak pemerintah dan Lapindo sendiri belum ada solusi tuntas, terutama solusi sosial," katanya.Meski meminta pemerintah pusat turun tangan, Bambang menolak kasus ini disebut sebagai bencana nasional. "Saya tidak mau terjebak pada skala regional atau nasional, tapi melihat jumlah korban dari penduduk, sudah waktunya dari pusat menangani persoalan sosial ini," tegas dia.Menanggapi tuntutan Paguyuban Warga Sidoarjo ini, Mensos Bachtiar Chamsyah mengatakan, masih pikir-pikir dulu apakah kasus lumpur Lapindo masuk bencana sosial atau akan tetap ditangani Tim Nasional Penanggulangan Lumpur. "Saya akan konsultasi dulu dengan Pak Presiden karena sudah ditetapkan dalam APBN dan stok bantuan Depsos tidak boleh untuk penanganan lumpur Lapindo," kata Mensos. (umi/asy)