.webp)
KPK mengatakan ada enam pejabat Bea Cukai yang akan dimintai klarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)-nya. KPK menyebutkan LHKPN enam orang itu janggal.
"Ada lima apa enam. Kalau sudah lidik (penyelidikan) saya pasti kasih tahu," kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023).
Pahala kemudian menyinggung potensi korupsi di sektor pelabuhan. Pahala mengatakan kegiatan di pelabuhan salah satunya erat dengan kerja pegawai dari Bea Cukai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi kita belajar dong dari Andhi Pramono, dari Eko (Eko Darmanto, Kepala Bea Cukai Yogyakarta), ternyata ini salah satu yang bisa dipakai juga mempercepat supaya Bea Cukai gerak lebih cepat di pelabuhan caranya diundang menerangkan LHKPN-nya," ujar Pahala.
Pahala belum memerinci nama enam pejabat Bea Cukai yang akan diklarifikasi mengenai LHKPN. Dia mengatakan pemanggilan enam pejabat itu dilakukan setelah laporan kekayaannya dinilai tidak sesuai dengan jabatan yang diemban.
"Janggal tuh artinya apa, kalau dia besar banget belum tentu juga janggal kalau dia punya warisan. Tapi ya kita ambil aja, kita lihat rekeningnya semua, kita dengar semua informasi dari lapangan, kalau ada harta lain yang belum disebut, lalu kita analisa kewajaran hartanya, kan dia ada pemasukan, ada pengeluaran. Kalau dia punya harta besar dulu belinya dari mana, kita balik ke belakang," tutur Pahala.
Pahala menambahkan tim Direktorat LHKPN KPK juga tengah mengumpulkan data rekening bank dari keenam pejabat Bea Cukai tersebut
"Lagi disiapin timnya. Tapi rekening banknya lagi diminta kan ada waktu," ujar Pahala.
Simak juga 'Luhut: Penindakan di KPK Fungsi Terakhir, Jangan Didramatisir!':
(ygs/haf)
