.webp)
BPS mencatat ketimpangan masih meningkat meskipun jumlah penduduk miskin di Jakarta mengalami penurunan. Lantas, apa strategi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatasi permasalahan tersebut?
"Pertama, pemerintah daerah menjaga batas kemiskinan supaya tidak masuk lebih dalam lagi. Bawahnya kita jaga, jaga dengan yang biasa Pemda katakan, jaminan sosial itu kita tahan di sana," kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).
Heru menjelaskan strategi yang dilakukan jajarannya adalah memastikan jaminan sosial tersalurkan dengan baik. Di sisi lain, Heru memandang kemunculan gap bisa saja disebabkan karena situasi pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perbedaan gini ratio atau gap itu bisa jadi dalam proses dua tahun COVID. Sekarang mereka sedang bangkit ekonominya," jelasnya.
Ditambah lagi, munculnya para pendatang dari luar kota yang baru mencari pekerjaan layak di Jakarta. Atas hal ini, Pemprov DKI berupaya menahan agar garis kemiskinan tak turun lebih dalam lagi.
"Berikutnya mungkin ada pendatang yang baru berproses mencari kerja, tetapi sekali lagi Pemda DKI menahan supaya garis kemiskinan bisa kita tahan dan kita bantu kehidupan," ucapnya.
"Setiap kota pasti ada, tentunya tidak hanya Pemda DKI sendiri, pemerintah pusat tentunya juga harus membantu. Setiap kota daerah pasti ada itu," tambah dia.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta mencatat ada penurunan angka kemiskinan di periode Maret 2023. Tercatat angka kemiskinan turun 17.100 orang atau 0,17 persen dibandingkan periode September 2022.
"Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 477,83 ribu orang atau berkurang sebesar 17.100 orang (0,17%) dibandingkan September 2022," kata Plt Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Dwi Paramita Dewi dalam keterangannya, Senin (17/7/2023).
Dwi menjelaskan, besaran garis kemiskinan di Jakarta sebesar Rp 792.515 dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sebanyak 405 orang. Maka jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama sebulan di setiap rumah tangga miskin sebesar Rp 3.875.398 per bulan. Selain itu, tingkat pendidikan sebagian besar penduduk miskin tak terlalu tinggi.
"Kondisi ini menyebabkan kepala rumah tangga miskin cenderung bekerja serabutan di sektor-sektor informal seperti perdagangan, jasa perorangan dan perikanan, khususnya di Kepulauan Seribu," ucapnya.
Meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, BPS DKI mencatat ketimpangan masih meningkat. Kondisi tersebut dilihat dari gap antara pendapatan penduduk pada kelas bawah dan kelas atas yang justru makin tinggi.
"Sekalipun jumlah penduduk miskin sudah berkurang pada periode ini, namun masih menyisakan PR ketimpangan yang semakin meningkat," ucapnya.
Kenaikan tingkat ketimpangan periode Maret 2023 dibarengi dengan meningkatnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Angka ketimpangan periode ini sebesar 0,431 atau naik 0,019% dibanding September 2022.
Pada periode ini, lanjutnya, distribusi penduduk pada kelompok pengeluaran 40% terbawah turun 0,60% menjadi 16,39% dibanding September 2022. "Walau demikian, menurut kategori Bank Dunia, angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk Jakarta masih berada pada kategori ketimpangan menengah," terangnya.
(taa/yld)
