Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten Tabrani mengatakan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) digelar serentak di 1.428 SMA-SMK baik negeri maupun swasta. Tahun ini ada materi baru berupa pendidikan antikorupsi yang dikenalkan ke siswa.
"Sesuai kebijakan Gubernur bahwa MPLS ini memasukkan tentang pendidikan antikorupsi di Banten. Penyuluh antikorupsi ini yang sudah terverifikasi KPK, ada guru PPKN yang sudah mengikuti diklat dan tersertifikasi KPK," kata Tabrani ke wartawan di SMAN 2 Kota Serang, Selasa (18/7/2023).
MPLS digelar dari 17-19 Juli dan pelaksanaannya diawasi oleh guru serta kepala sekolah masing-masing. Ada 161 SMA dan 91 SMK Negeri yang menyelenggarakan MPLS. Sisanya adalah SMA dan SMK swasta dengan total 1.428 sekolah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita mulai tahun ini, sesuai dengan arahan gubernur bahwa pendidikan antikorupsi masuk ke sekolah," ujarnya.
Pj Gubernur Al Muktabar menambahkan MPLS selama 3 hari harus digunakan sebagai kesempatan mengenalkan lingkungan sekolah. Menurutnya tidak boleh ada siswa yang melakukan perundungan ke peserta siswa baru.
"Itu prinsip dasar dari masa pengenalan sekolah ini. Bahkan kita sudah menanamkan pembelajaran antikorupsi sedari dini," ujarnya.
Pemprov Banten meminta maaf ke warga yang anaknya tidak diterima di SMA-SMK negeri saat PPDB berlangsung. Ini karena terbatasnya daya tampung dan jumlah sekolah negeri.
"Langkah seterusnya pemerintah tentu akan terus menggiatkan infrastruktur. Kalau kesulitan dengan unit sekolah baru kita mengambangkan sekolah yang ada, sehingga meningtkan daya tampung dan itu sedang kita formulakan. Mudah-mudahan akan terfasilitasi anak-anak kita yang ingin melanjutkan pendidikannya," katanya.
Simak juga 'Luhut di KPK: Ngapain Pamer OTT Mulu, Bangga Lihat Itu?':