.webp)
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan kemudahan dan keberhasilan pihaknya dalam memberikan pelayanan tidak terlepas dari tujuan BPJS Kesehatan yang ingin memaksimalkan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan layanan kesehatan di Indonesia. Hal ini disampaikannya pada iHEA Biennial World Congress di Cape Town, Afrika Selatan pada 8-12 Juli 2023.
Dia mengatakan sebagai Badan Hukum Publik, BPJS Kesehatan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan diawasi oleh lembaga-lembaga internal dan eksternal.
Selain itu, pihaknya juga telah menjadi single payer layanan kesehatan untuk memaksimalkan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan biaya operasional yang hanya sebesar 2,89%, BPJS Kesehatan dengan jumlah pegawai sebanyak 8.500, mampu melayani ratusan juta peserta JKN. Keberhasilan Program JKN telah mendorong cakupan kepesertaan hingga lebih dari 93% dari seluruh penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 258,3 juta orang dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun," jelas Ghufron dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/7/2023).
Selain itu, program JKN berhasil mengurangi porsi pengeluaran masyarakat terhadap biaya pelayanan kesehatan. Semula 49% menjadi 25% dari total belanja kesehatan dalam kurun waktu 8 tahun antara 2013 dan 2021.
Program JKN juga memberikan manfaat yang luas, termasuk perawatan medis yang diperlukan tanpa batasan atau pembayaran tambahan. Namun, menurut Ghufron terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kemungkinan biaya operasional yang tidak perlu dan tidak efisien dalam metode pembayaran kepada fasilitas kesehatan.
"Untuk mengatasi hal tersebut, Program JKN terus melakukan transformasi mutu dengan mengadopsi transformasi struktural dan budaya untuk meningkatkan tingkat kepuasan peserta. Dengan tiga slogan 'Lebih Mudah, Lebih Cepat, dan Setara,' Program JKN berkomitmen untuk memberikan layanan tanpa diskriminasi, antara peserta yang membayar dan tidak membayar," tambahnya.
Ghufron melanjutkan Indonesia juga telah menunjukkan respons yang tegas terhadap pandemi COVID-19. Meskipun menjadi salah satu negara yang paling terdampak di wilayah Asia Timur dan Pasifik, Indonesia dinilai tanggap dengan cepat terutama dalam hal vaksinasi.
Pada Desember 2020, Indonesia turut menjadi salah satu negara pertama di dunia yang mengumumkan vaksinasi gratis untuk seluruh warga lanjut usia dan mengamankan pasokan vaksin yang memadai.
"Pandemi COVID-19 juga telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya memperkuat sistem jaminan kesehatan. Saat ini, Indonesia sedang memusatkan perhatiannya pada perkembangan Kesehatan Digital," terang Ghufron.
"Telemedisin dan aplikasi seperti P-Care dan i-Care JKN telah meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan kesehatan, serta membantu dalam pelaporan program vaksinasi COVID-19," imbuhnya.
Menurutnya dengan terus meningkatnya kesadaran dan investasi dalam sistem jaminan kesehatan, Indonesia diharapkan dapat melindungi hak fundamental setiap warga negara untuk hidup sehat.
Melalui Program JKN dan inisiatif perkembangan Kesehatan Digital, Indonesia juga yakin bahwa kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas negara dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih kuat.
Diketahui, saat ini Indonesia juga telah melakukan reformasi besar-besaran yang hanya dapat dicapai oleh beberapa negara multi payer. Indonesia mengkonsolidasikan lebih dari 300 kumpulan risiko (risk pools) ke dalam satu risk pool, sehingga memungkinkan subsidi dari yang sehat ke yang sakit, dari populasi yang bekerja hingga yang tidak bekerja.
Melihat melesatnya perkembangan Program JKN membuat Pemerintah Afrika Selatan berkeinginan untuk datang ke Indonesia dan menyaksikan langsung praktik yang diterapkan BPJS Kesehatan dalam melayani peserta JKN. Bahkan media Afrika Selatan takjub akan penerapan Program JKN yang berjalan dengan baik di Indonesia.
Simak juga 'Peluncuran I-Care JKN, Permudah Layanan Kesehatan di BPJS Kesehatan':
