BPKP Temukan 9 Penyimpangan Dana BOS

Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya 9 penyimpangan dalam proses penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).Hal itu dikatakan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/9/2006)."Proses auditnya pada periode 1 Juli - 31 Desember 2006 di 33 provinsi," kata Bambang.Dikatakan dia, 9 penyimpangan tersebut antara lain, beberapa sekolah yang belum memiliki izin tapi mendapat dana BOS, masih terjadi penggelembungan jumlah siswa sekolah di daerah-daerah tertentu, sekolah belum transparan dalam mengelola BOS dan masih ditemukan pengadaan fiktif di beberapa sekolah."Sistem pendataan siswa perlu ditingkatkan untuk menghindari kekeliruan pengalokasian BOS dan peningkatan sistem monitoring penanganan pengaduan di tingkat daerah. Itu strategi untuk mengatasi penyimpangan," kata Bambang.Sementara itu mengenai dana BOS sebesar RP 10,314 triliun, Bambang mengatakan hingga saat ini sudah tersalurkan sebesar Rp 7,41 triliun atau 71,6 persen."Seluruh provinsi Jawa-Bali sudah menyalurkan dana BOS sampai Agustus 2006. Sementara di luar Jawa-Bali kecuali Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah sampai September 2006," tambahnya.Penyaluran dana BOS di Kalsel memang diakui Bambang sedikit lambat karena ada keterlambatan data visual tahun ajaran 2006/2007. (ken/asy)