.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pembangunan di desa menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu sejalan dengan upaya mencegah tingginya angka urbanisasi.
Soal tingginya urbanisasi, Tito mengingatkan masyarakat Indonesia untuk belajar dari negara maju seperti Jepang yang hampir 90 persen masyarakatnya tinggal di metropolitan. Kondisi tersebut membuat biaya hidup lebih tinggi, sehingga yang dipikirkan hanya meraih pendidikan tinggi dan bekerja keras sehingga melupakan pernikahan.
Hal itu disampaikan Mendagri dalam Konferensi Pers The 6th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai National Representative (NR) Indonesia dalam ASCN 2023 di Hotel Intercontinental, Jimbaran, Bali, Rabu (12/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Adanya Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2023 merupakan salah satu visi Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu desa dan perbatasan," kata Tito dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (12/7/2023).
Tito memaparkan ada sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat desa, salah satunya menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sekaligus sejumlah regulasi turunannya.
Tak hanya itu, lanjutnya, pemerintah juga membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) yang khusus menangani desa. Penguatan lain, yaitu dengan dianggarkannya Dana Desa untuk membantu desa melaksanakan program-programnya.
"Adanya aturan dalam UU Desa, kepala desa dipilih oleh rakyat secara langsung jadi menampilkan wajah demokrasi, adanya election. Bukan hanya kepala desa, ada juga perangkatnya, perangkat desa, bahkan ada juga penyeimbanganya, DPR-nya lah, yaitu badan musyawarah desa. Jadi demikian besar perubahan yang terjadi di desa dan kami kira visi baik Presiden ini sangat tepat," terang Tito.
Di sisi lain, lanjut Tito, pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp 70 Triliun pada tahun 2023. Dia mengatakan dana desa sudah digelontorkan sejak tahun 2015 dan berhasil membuat pembangunan di desa bangkit bergeliat.
"Kami Kemendagri juga memperkuat kemampuan pada kepala desa, karena selama ini kepala desa telah berubah bukan lagi manajemen komunitas informal, sekarang menjadi pemimpin informal pemerintahan, sebagai birokrat yang mengelola uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, para kepala desa juga harus punya kemampuan kewirausahaan untuk bangun potensi desa," papar Tito.
Ia mencontohkan, salah satu desa di daerah Kutai kini bisa produktif menghasilkan Rp 50 miliar per tahun. Dengan dana tersebut, pemerintah desanya bisa membangun banyak hal, termasuk memerangi stunting, kemiskinan, dan membangun infrastruktur saluran air dengan Dana Desa dan pendapatan lainnya.
"Karena itu kita berharap desa menjadi sentra ekonomi baru, tidak hanya di kota saja," ujar Tito.
(prf/ega)
