.webp)
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta sinergi jaminan produk halal (JPH) antara Indonesia dan Jepang dipercepat. Dengan percepatan itu, Yaqut mengatakan dapat membawa keuntungan bagi kedua negara.
"Kerja sama Indonesia dan Jepang khususnya dalam bidang Jaminan Produk Halal (JPH) yang saat ini sedang berproses harus dipercepat sehingga dapat segera membawa keuntungan dan kebermanfaatan bagi kedua negara," kata Yaqut dalam keterangan tertulis, Rabu (12/7/2023).
Hal ini disampaikannya saat bertemu dengan perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, Jepang pada Selasa (11/7),kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan kebutuhan produk halal di pasar Jepang didominasi oleh produk makanan dan minuman. Tahun 2020, nilai perdagangan produk makanan dan minuman halal Indonesia ke Jepang mencapai Rp 20 miliar.
Menurutnya, percepatan ini harus dilakukan karena dapat menjadi peluang meningkatkan ekspor produk halal Indonesia ke Jepang. Percepatan sinergi produk halal juga disebutnya searah dengan cita-cita Indonesia untuk menjadi produsen produk halal dunia pada 2024 mendatang.
"Upaya ini sejalan dengan cita-cita Indonesia sebagaimana dicanangkan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahwa Indonesia akan menjadi produsen produk halal terbesar di dunia pada 2024 mendatang," jelasnya.
Sebagai informasi, dalam kunjungan kerja ini Yaqut turut didampingi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham. Aqil menerangkan saat ini terdapat empat Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dari Jepang yang telah mengajukan permohonan kerja sama Jaminan Produk Halal dengan pemerintah Indonesia melalui BPJPH.
Keempat LHLN tersebut antara lain Japan Islamic Trust (JIT), Japan Muslim Association (JMA), Muslim Profesional Japan Association, dan Japan Halal Association (NPO).
"Dari keempat Lembaga Halal Luar Negeri tersebut, dua di antaranya yaitu Japan Islamic Trust (JIT) dan Japan Muslim Association (JMA) telah siap diasesmen untuk mendapatkan akreditasi. Ini yang akan kita asesmen saat ini," terang Aqil.
Ia mengatakan akreditasi LHLN dilakukan dalam rangka saling keberterimaan dan saling pengakuan sertifikat halal. Jika kesepakatan saling pengakuan sudah terjalin, maka tidak ada lagi hambatan antara kedua negara dalam perdagangan produk halal.
"Akreditasi ini dilakukan dalam rangka pengakuan dan saling keberterimaan sertifikat halal melalui Mutual Recognition Agreement atau MRA. Dengan adanya MRA maka sertifikat halal dari Jepang otomatis diakui di Indonesia, begitu juga sebaliknya,"
"Adanya saling pengakuan sertifikat halal ini tentu saja akan memudahkan aktivitas perdagangan produk halal kedua negara," tambahnya.
Untuk diketahui, pertemuan dengan perwakilan KBRI di Tokyo mengawali rangkaian kunjungan kenegaraan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan BUMN Indonesia serta pengusaha produk halal di Jepang.
Hadir pula Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang John Tjahjanto Boestami, Pimpinan Japan Islamic Trust (JIT) Haroon, Vice President Japan Muslim Association (JMA) Saeed Y Sato, dan Sekretaris BPJPH EA Chuzaemi Abidin.
Lihat juga Video: Wapres Bertemu Dubes Saudi, Bahas Haji hingga Ekspor Produk Halal
