.webp)
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) harus memiliki kredibilitas jika ingin tetap menjaga persatuan dan sentralitasnya. ASEAN menurutnya harus mengirimkan pesan tegas tidak akan pernah menjadi wakil dalam persaingan kekuatan besar.
"Ini berarti pelaksanaan Piagam ASEAN secara konsisten, termasuk dalam proses pengambilan keputusan dalam situasi darurat," kata Retno ketika menyampaikan pidato pembukaan sidang pleno Pertemuan ke-56 Menlu ASEAN (AMM) di Jakarta, dilansir Antara, Selasa (11/7/2023).
Hanya dengan sikap bersatu, menurut Retno, maka ASEAN bisa menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan. Lebih lanjut dia juga menekankan pentingnya ASEAN untuk menavigasi dinamika di kawasan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita perlu mengirimkan pesan yang jelas bahwa ASEAN tidak akan pernah menjadi proxy dalam persaingan kekuatan besar," ujar Retno, yang menambahkan bahwa Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) harus dipatuhi oleh semua mitra wicara ASEAN.
ASEAN, menurut Retno, juga harus menjadi pelopor dalam membangun arsitektur kawasan yang inklusif.
Selain itu, dia menekankan bahwa ASEAN juga harus menjadi yang terdepan dalam membangun arsitektur kawasan yang inklusif yang berlandaskan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Indo-Pasifik.
Untuk itu, ASEAN dinilai perlu memperluas kerja sama yang inklusif dengan kawasan lain, seperti Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Asosiasi Negara-negara Lingkar Samudera Hindia (IORA).
"Selanjutnya, kita perlu bergerak melampaui langkah-langkah membangun kepercayaan dan mengambil langkah berani untuk mencegah potensi konflik dan secara agresif memajukan perdamaian melalui diplomasi preventif. Hanya melalui ini ASEAN dapat terus menjadi penting dan menjadi episentrum pertumbuhan," tutur Retno.
Rangkaian AMM ke-56 diikuti oleh hampir seluruh anggota ASEAN dan Timor Leste.
Sementara itu, Myanmar yang masih belum juga dapat menyelesaikan krisis politik di negaranya kembali absen dalam pertemuan ASEAN karena tidak mengirimkan perwakilan non politis.
Simak juga Video 'Lemhannas: RI Satu-satunya Negara di ASEAN Tanpa UU Keamanan Siber':
