.webp)
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi mengapresiasi upaya pengelolaan anggaran yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos). Dia juga memuji keberhasilan Kemensos dalam menekan temuan BPK dengan jumlah besar pada kurun waktu satu tahun terakhir.
"Termasuk Kemensos lebih dari 100 sekian triliun bansos untuk recovery COVID-19 tetap berjalan, dan sampai saat ini recovery itu berjalan dengan baik. Tahun lalu, kami dengan Bu Risma menemukan Rp 6 triliun yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam kurun waktu seminggu, dua minggu, sebulan kami terus melakukan uji pertanggungjawaban," kata Achsanul dalam keterangan tertulis, Selasa (11/7/2023).
Menurut Achsanul, Kemensos termasuk cepat dan sigap dalam menindaklanjuti temuan BPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tahun ini yang luar biasa, hanya tersisa Rp 200 miliar dari Rp 6 triliun lebih. Ini effort yang luar biasa. Apresiasi kami kepada Kemensos dalam menjalankan program-programnya. Dan BPK terus memberikan arahan kepada Kemensos hal-hal penting yang harus dilakukan," tuturnya.
Adapun hal tersebut ia sampaikan saat memberikan penghargaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2022 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan III.
Diketahui, LK Kementerian Sosial tahun 2022 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pihaknya mencatat progres penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Entitas pada tahun 2014 hingga 2022 mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu 60,71%.
Achsanul mengungkapkan pemeriksaan LK entitas yang dilakukan tiap tahun, mengikuti aturan yang berlaku.
"Pemeriksaan ini merupakan mandat undang-undang. Jadi kami memeriksa entitas yang Bapak/Ibu pimpin dari Januari sampai dengan April setiap tahun untuk laporan keuangan tahun sebelumnya. Sementara untuk pemeriksaan yang lain seperti pemeriksaan PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu), pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan investigatif adalah tindak lanjut dari pemeriksaan LK ini," katanya.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mendorong seluruh jajaran untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Dia menilai capaian ini juga menjadi indikasi bekerjanya sistem pencegahan korupsi yang diterapkan di Kemensos.
Sebagai informasi, Kemensos merupakan satu dari entitas signifikan yang mendapat perhatian oleh BPK RI bersama dengan tujuh kementerian dan lembaga lainnya. Kementerian dan lembaga tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena dianggap berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Simak juga 'Jokowi ke Menteri: WTP Itu Bukan Prestasi, Tapi Kewajiban':
