.webp)
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan akan pentingnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dia menyebut Empat Pilar MPR itu merupakan kesepakatan di MPR untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan reformasi.
Selain itu juga bentuk menjaga warisan perjuangan dan keteladanan pendiri bangsa untuk diteruskan kepada generasi di masa depan. Khususnya di tahun 2045 atau tepat 100 tahun sesudah Indonesia merdeka.
"Saya juga mengingatkan ada bagian dari sejarah yang tidak boleh terulang lagi, seperti kolonialisme dan separatisme, maupun pemberontakan PKI yang dikenal dengan istilah Madiun Affair," ungkap HNW dalam keterangannya, Selasa (11/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini ia sampaikan saat menjadi pemateri utama dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di 'Kurnia Convention Hall', Ngawi, Jawa Timur, Minggu (9/7). Acara ini merupakan kerja sama MPR dan Ikatan Dai Indonesia (IKADI).
Dia menjelaskan pada September tahun 1948, saat Pemerintah RI masih sangat muda dan menghadapi kolonialisme Belanda, terjadi pemberontakan oleh PKI dari Madiun, yang berbatasan dengan Ngawi.
Pemberontakan yang dilakukan PKI berdampak ke daerah sekitar Madiun seperti Ngawi, Ponorogo, Magetan, bahkan hingga Wonogiri Jawa Tengah. Dengan banyak korban termasuk dari pejabat daerah (Gubernur Jawa Timur, Suryo), dan para ulama, santri dan pesantren.
Karenanya, dia berharap dengan adanya sosialisasi Empat Pilar MPR, masyarakat bisa lebih memahami dan melaksanakan Pancasila. Dengan begitu dapat mencegah tumbuhnya ideologi terlarang maupun penyimpangan terhadap implementasi Empat Pilar MPR RI.
"Dengan ber-Pancasila maka kita mencegah tumbuhnya ideologi komunisme, separatisme, dan hal-hal lain yang bisa memecah belah bangsa Indonesia, maupun menghambat terwujudnya cita-cita Indonesia merdeka karena tidak benarnya pelaksanaan Empat pilar MPR RI itu," tegasnya.
Selain itu, lanjut HNW, masyarakat diharapkan semakin mencintai Indonesia dan mengingatkan pada tahun 2024 Indonesia akan menggelar berbagai macam pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD.
"Masalah pemilu yang merupakan ketentuan baru dalam UUD, diatur dengan jelas dalam UUD NRI tahun 1945. Pasal 22 (e) Ayat (1) dengan tegas menyebut asas Luber Jurdil, dan Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," tambahnya.
Dia pun berharap pemilu yang digelar menghasilkan demokrasi yang berkualitas, agar hasilnya juga sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diharapkan para tokoh pendiri bangsa.
HNW juga mendorong tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juru dakwah yang ikut kegiatan tersebut bisa mensosialisasikan informasi yang didapat kepada masyarakat luas.
"Agar rakyat pemilik kedaulatan, tidak memubazirkan kesempatan ini, atau menjual murah kedaulatan yg telah diberikan oleh UUD, melainkan memaksimalkannya agar dapat berkontribusi menghadirkan kemajuan dan kemakmuran bagi rakyat dan Negara Indonesia melalui pemimpin dan wakil rakyat yang mereka pilih secara benar," imbuhnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu kemudian mengucapkan syukur atas antusiasme para tokoh yang menghadiri sosialisasi. Menurutnya ini menjadi gambaran sikap masyarakat di wilayah yang berbatasan dengan Jawa Tengah dan Samudera Hindia itu terhadap 4 pilar MPR RI.
Dia menyebut tingginya antusiasme masyarakat dari kalangan juru dakwah menandakan mereka yang tinggal di daerah masih tetap mencintai Pancasila, melaksanakan UUD, ingin NKRI tetap terjaga, dan menghargai adanya ke-bhinneka tunggal ika-an.
"Hal menggembirakan seperti ini sangat dipentingkan, diapresiasi, disegarkan dan disebarluaskan. Apalagi di tahun politik, agar kegiatan nasional menuju pesta demokrasi dengan Pemilu 2024 akan benar-benar bisa dilaksanakan dengan sukses, menghadirkan hasil yang bisa memajukan Indonesia, yang benar-benar sesuai harapan rakyat," ujarnya.
Seperti diketahui dalam acara itu, sebanyak 200 tokoh masyarakat datang dari Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek untuk mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR tersebut.
Lihat juga Video: Megawati Soroti Pengkritik Hari Pancasila: Jangan Hidup di Indonesia!
