Program Transmigrasi Korban Lapindo ke Riau Menuai Protes

Pekanbaru - Rencana Pemerintah Pusat akan melakukan transmigrasi korban lumpur Lapindo ke Riau menuai protes. Masyarakat Riau menolak rencana tersebut karena akan menimbulkan kecemburuan sosial.Rencana program transmigrasi korban lumpur Lapindo ke Riau disampaikan Menakertrans Erman Soeparno beberapa hari lalu. Rencana itu ternyata tidak mendapat sambutan baik dari kalangan tokoh masyarakat Riau."Rencana transmigrasi ke Riau, mencermin Lapindo ingin lepas tanggung jawab. Kita bukan menolak program tersebut, namun mekanismenya yang kami rasa tidak tepat," kata Tokoh Masyarakat Riau, Tenas Effendi saat dihubungi detikcom, Sabtu (23/9/2006) di Pekanbaru.Mantan Ketua Lembaga Adat Melayu Riau itu menerangkan, semestinya sebelum wacana itu dikemukakan Menakertrans Erman Soeparno, Pemerintah Pusat terlebih dahulu melakukan berkoordinasi ke pemerintah daerah selaku daerah yang akan dijadikan tempat transmigrasi tersebut."Mestinya pemerintah pusat juga menghargai pemerintah daerah. Kita juga tidak tahu persis mekanisme semacam apa yang akan dilakukan dalam program transmigrasi ini. Mestinya, kalau pun harus dilakukan program tersebut, seluruh dana juga harus ditanggung PT Lapindo sendiri, jangan pemerintah daerah dilibatkan" tegas Tenas.Kalau nantinya, program transmigarsi ini sebagian danyanya akan menjadi bebanpemerintah daerah, kata Tenas, hal itu harus ditolak secara bersama. Sebab, masyarakat Riau sendiri sampai saat ini masih banyak yang belum bisa terurus."Kan aneh, masyarakat korban Lapindo nantinya dapat lahan perkebunan, lantas masyarakat Riau sendiri yang kehidupannya masih banyak di bawah garis kemiskinan malah tidak mendapat perhatian. Ini akan menimbulkan kecemburuan sosial," kata Tenas yang juga budayawan itu.Sedangkan Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Abbas Jamil lebih tegas menolak program tersebut. Menurutnya, FKPMR dalam pekan ini akan melakukan rapat untuk mengambil keputusan menolak rencana transmigrasi tersebut."Kita akan melakukan rapat untuk menyikapi rencana tersebut. Intinya penolakan ini akan kita sampaikan ke Pemda dan DPRD Riau. Sebab, program transmigrasi itu, tidak melalui mekanisme yang ada," kata Abbas.Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat melakukan program tersebut, justru melepaskan rasa tanggung jawab PT Lapindo terhadap masyarakat yang menjadi korban luapan lumpur. Dengan pola transmigrasi ini, lanjutnya, dampak negatifnya adalah timbul kesenjangan sosial mereka korban Lapindo yang akan mendapatkan fasilitas dengan masyarakat tempatan yang sampai hari ini masih banyak di bawah garis kemiskinan."Kami sendiri dengan tegas menolak rencana ini. Kalau pemerintah ingin memaksakan juga, ya silahkan ditransmigrasikan ke daerah lain saja, jangan ke Riau ini," sarannya.Sementara itu, Anggota DPRD Riau dari Partai PDK Eddy Akhmad RM menanggapi hal ini lebih ekstrim lagi. Penolakan masyarakat Riau terhadap rencana tersebut tidak ada kaitannya dengan persoalan tanggungjawab PT Lapindo Brantas, namun lebih disebabkan kebijakan pemerintah pusat yang tidak etis, serta dampak sosial dan politik yang akan ditimbulkan dari program tersebut."Saya sadar, penolakan ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap Riau. Tapi ini bukan persoalan nasionalisme atau tidak. Kita sesungguhnya masyarakat Riau cukup prihatin dengan korban Lapindo. Tetapi hal itu tidak dapat dijadikan justifikasi pemerintah pusat dapat melakukan apa saja. Sebab kebijakan ini akan memberi dampak terhadap kesenjangan sosial dengan masyarakat tempatan yang sebagian miskin yang juga merupakan korban kebijakan pembangunan selama ini yang menzalimi mereka," tegas Eddy Akhmad RM.Kalapun program ini dipaksakan Pemerintah Pusat, Edi mengharapkan adanya kopensasi seperti, memberikan fasilitas yang sama kepada masyarakat Riau yang masih berada di bawah garis kemiskinan (ahm/ahm)