.webp)
Meski pemerintah telah menelurkan banyak kebijakan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, ternyata kendaraan bermotor masih saja menjadi penyumbang utama polusi udara di Jakarta.
Belasan ribu ton polutan dari asap kendaraan pun berhasil mendongkrak posisi Jakarta sebagai negara paling polutif di dunia menurut IQ Air Visual. Hal ini diperkuat oleh data yang dirilis oleh Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) yang memperlihatkan angka polutan yang terkandung di udara ibukota.
"Kita sudah menghitung, kalau pakai data tahun 2019 total polutan yang keluar dari knalpot per hari di DKI Jakarta ini 19 ribu ton. Dan 18 ribu di antaranya itu dari sepeda motor, jadi 44,35 % itu dari sepeda motor," ujar Direktur KPBB Ahmad Safrudin kepada tim Sudut Pandang detikcom, Senin (10/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kau tadi kita bicara 4 juta mobil 17 juta sepeda motor yang setiap hari lalu lalang di Jakarta. Nah selama 24 jam totalnya 19 ribu ton," lanjutnya.
Data yang diberikan KPBB juga menujukan sumber-sumber polusi lain seperti dari industri dan pembangkit listrik, limbah domestik, pembakaran sampah hingga debu-debu dari konstruksi bangunan serta infrastruktur di DKI Jakarta. Selain itu, faktor iklim juga menjadi penyumbang masalah polutan di Jakarta.
"Di tambah lagi angin timur dan tenggara itu. Otomatis berbagai polutan dari kawasan industri Cikarang, Kawasan Industri Sentul di sebelah selatan sampai tenggara dari arah kita. Ini juga sedikit banyak emisikan polutan sedikit banyak ke Jakarta juga. Nah di sisi lain dari sebelah timur ada Tol Trans Jawa. Dapat dibayangkan kalau angin arah ke barat, berati kendaraan motor dari arah timur atau menuju Jakarta polutannya juga mengarah ke Jakarta," terang Puput.
Melalui kebijakan terbarunya dalam mengurangi bahan bakar fosil, pemerintah tengah gencar berikan subsidi untuk kendaraan listrik. Namun bagi Aktivis Walhi Abdul Gofar hal itu bukanlah solusi tepat.
"Catatan kami ada beberapa yang perlu dikritisi pertama upaya percepatan ini dibarengin dengan pemberian subsidi jumlah tidak main-main subsidi dari pemerintah sebesar Rp 7 triliun untuk konversi baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Saya pikir ini tidak tepat karena subsidi diberikan keuntungan kepada korporasi yang bermain di sektor kendaraan listrik. Belum lagi di masalah lingkungan," ujarnya.
Gofar menilai, Pemrov DKI Jakarta dan pemerintah pusat tidak serius menangani masalah pencemaran udara. Menurutnya, perlu ada rencana jangka panjang yang perlu disiapkan agar kebijakan yang dibuat tidak tumpeng tindih atau bersifat sementara saja.
"Belum muncul itu peta jalan pengendalian pencemaran udara atau grand design pengendalian pencemaran udara. Akhirnya kebijakan jadi parsial. Tahun ini ngomong apa, tahun depan ganti Gubernur bicara apa, Presiden bicara, apa itu sangat kontradiktif satu sama lain. Kepala daerah bilang bisa ditiup, bisa selesai penerapan jalan berbayar. Sementara, menteri bilang kalau hujan polusinya hilang atau data polusi udara tidak akurat," tuturnya.
Sementara itu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DKI Jakarta Erni Pelita Fitratunnisa menampik jika langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi tidak serius. Sebaliknya, ia mengungkap bahwa masalah polusi sudah masuk dalam kegiatan strategis daerah. Ia mengaku bahwa tunjangan kinerja para pegawai dipertaruhkan apabila masalah polusi udara tidak dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan.
"Ini menjadi prioritas bagi Pemprov DKI Jakarta. Jadi ada kegiatan strategis, daerah menetapkan target capaian. Ada yang per tiga bulan, per enam bulan, per sembilan bulan atau per tahun. Buat udara ini kebanyakan per tiga bulan kalau target itu tidak tercapai dalam 3 bulan, risikonya tukin kami dipotong. Nggak main-main," tutupnya.
(edo/vys)
