Reformasi Birokrasi Harus Jadi Prioritas Pemerintahan SBY

Jakarta - Presiden SBY dinilai perlu melakukan reformasi birokrasi. Dalam kurun waktu hampir 2 tahun pemerintahannya, SBY dinilai kurang memberikan pelayanan birokrasi yang baik kepada masyarakat.Menurut pengamat politik yang juga dosen Ilmu Administraasi UI Eko Prasodjo, reformasi birokrasi itu dinilai perlu agar SBY mendapatkan kepercayaan yang lebih dari masyarakat."Di birokrasi itu, sebenarnya bagaimana mengubah mindset dari power culture menjadi service culture yaitu bagaimana memberikan palayanan terbaik," ujar Eko di sela-sela diskusi mengenai 2 tahun pemerintahan SBY-JK yang diadakan Center for Indonesia Forum di sebuah restoran kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (23/9/2006).Eko menambahkan, perubahan pelayanan kepada masyarakat tentu tidak bisa dilakukan begitu saja oleh aparat tanpa memberikan reward dan insentif yang baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi penggajian yang dikaitkan dengan pengukuran kinerja. Terkait pemberian gaji ke-13 untuk PNS, Eko menilai hal itu hanyalah sia-sia karena hal itu tidak relevan dengan produktivitas. "Secara politik itu diberikan hanya untuk menciptakan image atau kesan bahwa pemerintah peduli dengan PNS," katanya. Dalam kesempatan itu, Eko juga mengamati soal penguatan politik yang kini telah memasuki area birokrasi. Hal itu ditunjukkan oleh penunjukan kepala-kepala dinas atau dirjen di daerah yang dipengaruhi oleh keterkaitan seseorang dengan parpol. "Ini berbahaya karena yang digunakan untuk anggaran masyarakat di APBN atau APBD itu terserap untuk kegiatan-kegiatan politik," tandasnya. (qom/san)