Survei Hak Pilih TNI Mestinya Dilakukan Lembaga Independen

Jakarta - Mabes TNI tengah melakukan survei tentang hak pilih TNI pada 2009. Langkah itu menunai kritik karena semestinya survei itu dilakukan oleh lembaga independen.Demikian disampaikan oleh pengamat militer LIPI Hermawan Sulistyo di sela diskusi tentang polemik hak pilih TNI di Timebreak Cafe, Plaza Semanggi, Jakarta, Sabtu (23/9/2006)."Kalau dilakukan oleh Mabes TNI kan bisa salah tafsir dan bisa menyalahgunakan wewenang," jelas dia.Dalam pandangan Hermawan, hak pilih TNI tidak diperlukan. Sebaiknya TNI hanya menjaga pertahanan dan keamanan. Sebab ditakutkan jika terjadi konflik politik, TNI akan berpihak pada satu kelompok.Sementara itu anggota Komisi I DPR Ali Mochtar Ngabalin justru mendukung hak pilih TNI diperjuangkan. Sebab bagaimana pun TNI adalah warga negara yang tidak berbeda dengan PNS atau anggota masyarakat lainnya."TNI tidak akan terjebak pada politik praktis. TNI menggunakan politik negara karena menyangkut masyarakat dan teritorial," kata Ngabalin. (san/aan)