Wapres Minta Tokoh Agama dan Adat Redakan Rusuh Atambua

Jakarta - Wapres Jusuf Kalla (JK) meminta para tokoh agama dan adat turun tangan meredakan kerusuhan di Atambua, NTT. Mereka diminta memberi penjelasan secara bijaksana kepada warga bahwa eksekusi mati Tibo Cs sepenuhnya merupakan masalah hukum."Tolong, jangan dibawa ke masalah suku dan agama, karena tidak ada hubungannya sama sekali. Berbahaya itu," tegas JK dalam keterangan pers di Kantor Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2006). Wapres menjelaskan, putusan hukum bahwa Tibo Cs - yang kebetulan berasal dari Atambua - harus dihukum mati bukan berarti semua warga NTT dihukum. Karenanya, hendaknya pelaksanaan hukuman mati tersebut diterima dengan lapang dada Semua pihak diingatkan tidak menyebarkan isu-isu menyimpang atau mengaitkan hal ersebut dengan unsur SARA. Kesalahan tafsir demikian akan membawa dampak yang lebih buruk lagi."Kalau dibawa ke masalah suku, nanti ada orang Bugis dihukum mati seluruh orang Bugis marah. Apalagi kalau orang Jawa (dihikuk mati), matilah kita 120 juta orang marah," ujar JK memberi ilustrasi. Menyinggung tindak pengamanan, Wapres percaya bahwa jajaran Polda setempat dapat menanganinya. Kapolri Jenderal Pol Sutanto yang sedang berada di Brazil, tak perlu dipanggil pulang ke Tanah Air. Terlebih sejak beberapa hari terakhir, di Poso dan Atambua sudah diberlakukan status siaga satu. (lh/)