Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus menggaungkan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik, salah satunya dengan menggandeng Polri. Harapannya RB Tematik dapat segera diimplementasikan di berbagai daerah agar dampaknya dirasakan masyarakat.
"Layaknya sebuah 'lidi', tentu tidak berpengaruh besar untuk membuat suatu gebrakan. Namun ketika seluruh instansi pemerintah bergabung menjadi 'sapu lidi', tentu perubahan yang dihasilkan juga semakin besar," ungkap Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Kamis (6/7/2023).
"Sama halnya dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi yang harus ditopang oleh berbagai instansi, termasuk Polri," sambungnya.
Hal ini ia sampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri 2023, di Nusa Dua, Bali. Musrenbang Polri kali ini mengusung tema Polri yang 'Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Suksesnya Pengamanan Pemilu 2024'.
Dalam kesempatan ini, Anas menjelaskan perlunya pemetaan yang jelas untuk membumikan RB Tematik. Terkait pengentasan kemiskinan misalnya, Polri berperan mengawal penyaluran bantuan sosial maupun subsidi barang kebutuhan pokok secara tepat sasaran dan tepat waktu. Menurutnya, Polri juga perlu tegas menindaklanjuti penyalahgunaan kewenangan yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial tersebut.
Terkait peningkatan investasi, Anas berharap Polri responsif menindak pelanggaran hukum terkait dunia usaha. Khususnya pada kasus korupsi, pemberantasan mafia tanah, aksi premanisme, dan pungli dalam berbagai proyek investasi.
"Bayangkan jika Polri tidak berperan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi tersebut, tentu target-target pembangunan akan semakin jauh tidak tercapai dan tidak tepat sasaran," imbuhnya.
Selain itu, Anas turut memberi masukan untuk memperkuat rencana kerja Polri. Ia mengatakan Polri telah aktif dan konsisten berpartisipasi dalam hal pelayanan public. Salah satunya dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.
Namun, ia menilai perlu adanya scaling up inovasi pelayanan publik di Polri untuk memperluas manfaat dari inovasi yang telah dihasilkan. Ia pun mendorong Polri untuk mulai mengintegrasikan pelayanan yang sudah ada ke dalam MPP Digital dan Portal Pelayanan Publik Nasional.
Terkait perencanaan kinerja, Anas menilai perlu penetapan sasaran berorientasi pada hasil serta kerangka logis untuk mendapatkan program kegiatan yang tepat dan berdampak.
"Juga perlu dilakukan penataan organisasi berdasarkan road map yang jelas dan mempertimbangkan skala prioritas," tambahnya.
Anas juga mengapresiasi peran aktif Polri yang menghadirkan terobosan baru dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
"Kami sangat mengapresiasi berbagai inovasi dan gebrakan baru yang diinisiasi Polri selama ini. Ke depan kami berharap Polri terus berada di garda terdepan dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat serta mendukung penuh reformasi birokrasi berdampak," pungkasnya.
Simak juga 'Saat MenPAN-RB Pangkas Prosedur Evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik':
(akn/ega)