Chief Executive Officer Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa mendukung pemerintah memperkuat sistem keamanan laut di Indonesia. Achmad berharap banyak gagasan konstruktif yang dapat berkontribusi nyata dalam pengembangan sistem keamanan di laut.
"Melalui seminar dan lokakarya ini, kami berharap agar semangat penguatan sistem keamanan laut akan terus hidup. Kegiatan ini tentunya tidak menjadi kegiatan yang sekali selesai. Kami mengharapkan gagasan-gagasan konstruktif dari kita semua pada seminar dan lokakarya ini, sehingga dapat menjadi kontribusi nyata untuk pengembangan sistem keamanan laut Indonesia," kata Achmad dalam acara seminar keamanan laut 'Pembangunan Keamanan Laut untuk Mendukung Pencapaian Target RPJPN 2025-2045', Rabu (5/7/2023).
Achmad mengatakan negara di dunia saat ini tengah mendorong keanekaragaman hayati laut yang berkelanjutan di luar wilayah yurisdiksi nasional. Di sisi lain, kata Achmad, terdapat juga ancaman kerusakan lingkungan dari penambangan mineral dasar laut di luar wilayah yurisdiksi.
"Saat ini, negara-negara di dunia sedang mendorong tata kelola pemanfaatan keanekaragaman hayati laut yang berkelanjutan di luar wilayah yurisdiksi nasional melalui BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) Agreement (19 Juni 2023)," ujarnya.
Achmad mengatakan International Tribunal for the Law of the Sea (Itlos) dan International Court of Justice (ICJ) juga tengah merumuskan soal tanggung jawab negara dalam kaitan perubahan iklim, termasuk dampaknya ke laut. Achmad menyebut situasi geopolitik di Laut China Selatan, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia saat ini berimplikasi pada peningkatan aktivitas militer dan semi-militer di laut.
"ITLOS (International Tribunal for the Law of the Sea) dan ICJ (International Court of Justice) sedang berproses untuk merumuskan pendapat (advisory opinion) tentang tanggungjawab negara dalam kaitannya dengan perubahan iklim, termasuk dampaknya pada laut," kata Achmad.
Belum lagi, kata Achmad, muncul permasalahan banyaknya nyawa manusia yang hilang di laut. Dia menyebut banyak warga negara Indonesia yang harus kehilangan nyawanya karena kondisi kerja di kapal asing.
"Belum lagi kita bicara mengenai banyaknya nyawa yang harus hilang di laut akibat krisis iklim berupa kenaikan permukaan air laut. Juga banyaknya warga negara Indonesia yang hilang nyawanya akibat kerasnya kondisi kerja di atas kapal ikan asing akibat dari perbudakan modern," ujarnya.
"Perlindungan HAM di laut (human rights protection at sea) adalah topik yang sangat diperhatikan oleh berbagai negara di dunia saat ini," imbuhnya.
Semua permasalahan di laut itu, kata Achmad, menjadi hal yang perlu diperhatikan. Sebab, katanya, dapat berdampak bagi Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Hal-hal tersebut di atas perlu menjadi perhatian kita semua karena secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak bagi Indonesia. Arah pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2030 seharusnya juga merespon isu-isu di atas sehingga berbagai dinamika dapat kita antisipasi dan atasi," ujarnya.
(whn/dhn)