Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendorong sikap humanis dari personel Polri. Dia menyoroti secara positif Jenderal Sigit yang mengarahkan tindakan polisi yang berbasis penghormatan hak asasi manusia (HAM).
Pigai mengungkit saat seorang peternak bernama Suroto sempat diamankan polisi saat membentangkan poster keluhan harga pakan ternak di depan konvoi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi makam Bung Karno di Blitar pada September 2021. Menurutnya, saat itu publik menilai aksi polisi tersebut berlebihan dan tidak mencerminkan sisi humanis dalam mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam konteks pengamanan seorang pejabat negara, termasuk Presiden.
"Menariknya, Polri yang terpojok karena dianggap tak humanis ketika itu tidak membela diri," kata Pigai dalam keterangannya, Selasa (4/7/2023).
"Kapolri Jenderal Listyo Sigit berdiri paling depan memberikan perintah pada seluruh jajarannya melalui Surat Telegram Kapolri agar bersikap humanis kepada masyarakat," tambahnya.
Pigai juga mengungkit kasus eks Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Teddy Minahasa terlibat kasus narkoba. Dia mengaku mengirim pesan melalui WhatsApp (WA) kepada Kapolri. Dia mengaku mendapatkan balasan pesan yang tak terduga karena Kapolri menyatakan ingin membersihkan institusi Polri agar terhormat di mata publik.
"Jenderal Listyo tunaikan janjinya, ketika Uji Kepatutan dan Kelayakan di Komisi III sebelum dilantik, Listyo membawa misi besar transformasi Polri dan salah satu aspek penting yang ditegaskan dia saat itu terkait basis penghormatan HAM dalam seluruh tindakan kepolisian," ucap dia.
Menurutnya, Polri di bawah pimpinan Jenderal Listyo Sigit sadar betul bahwa watak humanis kepolisian menjadi ujung tombak institusi ini agar kembali mendapat kepercayaan masyarakat. Polri dengan kata lain membawa misi besar pengarusutamaan (mainstream) HAM dalam pelayanannya kepada masyarakat.
"Di bawah Listyo, penegakan hukum dilakukan dengan tegas namun tetap humanis. Polri juga memberi pesan bahwa penegakan hukum utamanya hadir untuk memberikan rasa keadilan dan bukan penegakan hukum yang semata-mata dalam rangka kepastian hukum," ucap dia.
Selain itu, menurutnya, aspek penghormatan terhadap HAM tampak dalam komitmen Listyo Sigit berada di garis depan dalam mengawal kebebasan sipil sebagai roh demokrasi. Dia mengatakan Kapolri dalam banyak kesempatan selalu menekankan strategi pemolisian yang mengutamakan soft approach dan bukan terutama pagelaran kekuatan (show of force) yang cenderung menunjukkan watak determinan Polri di hadapan masyarakat selama ini.
Dia menilai Polri paham bahwa era demokrasi yang membawa agenda besar HAM tidak lagi memperlakukan rakyat sebagai obyek penguasaan tetapi subyek kekuasaan. Perubahan orientasi tugas dan peran kepolisian yang selama ini cenderung 'menertibkan' masyarakat menjadi 'bersama masyarakat menciptakan ketertiban'.
"Polri seperti terus diingatkan Listyo harus mampu memenuhi harapan rakyat atau berorientasi pada kepentingan rakyat. Bahkan dalam beberapa kesempatan dia juga mengingatkan bahwa polisi adalah pelayan rakyat. Implementasinya jelas, watak arogan kepolisian tak boleh lagi ada, polisi yang cenderung mencari-cari kesalahan masyarakat dan mengutamakan kekerasan tak boleh lagi diberi tempat. Jika perlu harus mendapat tindakan tegas," kata dia.
Pigai juga melihat Sigit menerjemahkan karakter humanis kepolisian antara lain melalui optimalisasi peran polisi wanita (polwan) yang memiliki peran penting dalam mewujudkan aparat kepolisian yang humanis dan dekat dengan masyarakat. Di sisi lain, garis kebijakan yang memberi tempat terbuka dan luas bagi peran polwan di internal kepolisian memperlihatkan komitmen Sigit pada isu kesetaraan gender yang basis argumentasinya juga menginduk pada pengarusutamaan HAM.
Pigai mengingat Sigit pernah mengatakan soal upaya mengubah pandangan diskriminatif terhadap perempuan dengan penyelesaian stereotip di bidang profesi Polri yaitu keamanan dan penegakan hukum. Hal itu disampaikan Sigit saat membuka The 58th International Association of Women Police Training Conference di Labuan Bajo, Flores, pada 7 November lalu.
Dia juga setuju dengan arahan Kapolri yang menempatkan polsek-polsek yang berada di garis depan pelayanan kepolisian melakukan reposisi peran yang tidak lagi berurusan dengan tugas penegakan hukum melainkan preemtif dan preventif yang fokus pada langkah-langkah pencegahan dan mengedepankan penerapan restorative justice.
"Polri di bawah Listyo juga punya perhatian besar pada kebijakan afirmatif kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan dan kaum disabilitas. Jika diringkas, komitmen Hak Asasi Manusia oleh Kepolisian merupakan langkah maju dari salah satu upaya menuju Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan)," tuturnya.
Perlu Dukungan Masyarakat Sipil dan Pers
Pigai mengatakan basis HAM yang dibangun Polri hari ini selain muncul dari tuntutan masyarakat, juga merupakan konsekuensi logis dari penghargaan HAM terkait kebebasan sipil, yang di dalamnya juga melekat institusi pers. Menurutnya, reaksi publik yang selama ini protes terhadap aksi polisi tidak humanis dan abai terhadap HAM sempat memunculkan gambaran atau citra polisi yang otoriter, represif, dan tidak menghargai kebebasan sipil dan juga kebebasan pers.
Dia mengungkit saat kasus mural yang berisi kritik pada 2021 sehingga menimbulkan penilaian buruk bagi polisi karena dianggap membungkam kebebasan masyarakat. Saat itu, pengguna media sosial ramai-ramai menaikkan tagar seakan-akan polisi menjadi musuh kebebasan sipil.
"Apa iya demikian? Apa iya polisi yang sudah punya komitmen mengenakan baju HAM, masih juga dianggap antikebebasan sipil pada saat yang sama? Mari kita uji. Bukankah kebebasan sipil sesuatu yang tidak mutlak sifatnya karena dia juga dituntut memiliki tanggung jawab etis. Terhadap apa? Ya, tanggung jawab terhadap kebebasan sosial. Bukankah kebebasan individu setiap warga negara tidak bersifat mutlak sebab dia dibatasi oleh kebebasan individu-individu yang lain?" ucapnya.
"Ternyata faktanya Listyo telah melakukan beberapa kegiatan terkait Hari Hak Asasi Manusia yaitu lomba mural, dan orasi kebebasan ekspresi yang melibatkan masyarakat secara masif di 34 polda. Kebijakan tersebut sebagai implementasi dari peran dan tugas kepolisian berbasis Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan berdasarkan Perkap Nomor 9 Tahun 1999 dan juga UU Nomor 40 Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers," tambah dia.
Membangun Watak Humanis di Institusi Polri
Pigai mengatakan nilai-nilai HAM adalah tugas bersama baik Polri maupun masyarakat. Dia mengatakan agenda besar pengarusutamaan HAM bukan hanya dituntut pada kinerja kepolisian tetapi juga pada masyarakat sipil dan institusi pers.
Dia mengatakan salah satu upaya yang harus dipastikan baik terhadap Polri maupun masyarakat sipil dan pers adalah kerja terus-menerus melakukan internalisasi nilai-nilai HAM. Internalisasi nilai HAM, lanjutnya, bisa dibentuk selain melalui pembelajaran atau pelatihan tentu efektif melalui praktik terus-menerus. Termasuk tidak resisten jika ternyata mendapat aksi korektif.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
(jbr/fjp)