.webp)
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini bakal memberdayakan istri para nelayan di Bangka Belitung (Babel) untuk mengelola hasil tangkapan ikan ke dalam produk makanan. Menurutnya, cara ini sudah diterapkan di beberapa wilayah, seperti di Cilincing, Jakarta Utara, dan Sebatik, Kalimantan.
"Istri-istri nelayan kita training, nanti kita ajari bagaimana packaging, branding-nya, alat untuk vakum supaya bisa dijual agak panjang, teknologinya," kata Risma saat menghadiri seremoni penyerahan kapal di Kampung Nelayan Natak, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Selasa (4/7/2023).
Risma hari ini menyerahkan bantuan 51 kapal kepada para nelayan Babel. Total anggaran yang digelontorkan untuk penyediaan kapal berjenis fiber itu senilai Rp 13,23 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Semua kapal dibuat di wilayah tempat nelayan berada. Rinciannya, 15 kapal dibuat di Sungai Liat, 10 unit di Belinyu, dan 26 unit di Toboali Bangka Selatan. Dengan mesin berkapasitas 30 HP, kapal dapat dipacu dengan kecepatan maksimal 8 knot. Kapal ini bisa menampung ikan maksimal 2 ton. Proses pembuatan kapal didampingi oleh Institut Teknologi Sepuluh November (ITS).
Risma ingin Buat Kooperasi untuk Nelayan
Risma juga menungkapkan keinginannya memberdayakan perekonomian para nelayan di sana dengan membentuk koperasi. Dengan begitu, para nelayan tak harus berutang dengan rentenir untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Awalnya Risma mengatakan para nelayan biasanya seringkali menghabiskan uang hasil tangkapan ikannya sekali pakai untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kondisi inilah, menurut dia, yang memaksa para nelayan berurusan dengan rentenir.
"Saya tahu persis masalah nelayan ini. Biasanya kalau melaut beberapa hari, pinjem uang buat beli beras betul?" tanya Risma kepada para nelayan di lokasi.
"Betul," jawab para nelayan.
Karena itu, Risma memandang keberadaan koperasi diperlukan. Selain bisa meminjam uang, para nelayan bisa menjual ikan hasil tangkapannya di koperasi tersebut.
"Saya bisa bantu mereka bentuk koperasi supaya mereka nggak terkena rentenir. Jadi mereka pinjam ke koperasi untuk bisa nanti jual ikannya di koperasi itu sehingga harganya bisa dijaga," ujarnya.
Meski begitu, Risma menekankan perizinan koperasi mesti diterbitkan oleh pemerintah daerah. Barulah setelahnya, Kementerian Sosial bisa memproses bantuan pendirian koperasi bagi para nelayan.
"Saya akan bantu koperasi kalau Pak Bupati bentuk koperasi," terangnya.
"Sehingga mereka bisa survive dalam kondisi apa pun," tambah dia.
(taa/dek)
