.webp)
Wakabareskrim Irjen Asep Edi Suheri bercerita bahwa saat Tim Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menemukan banyak kasus perdagangan orang di Kalimantan Utara (Kaltara). Penemuan ini terjadi saat satu hari setelah Satgas TPPO dibentuk.
"Bahwa terhitung kami mendapatkan surat perintah dari Bapak Kapolri, pada tanggal 6 sampai tanggal 7 (Juni) kita langsung melakukan gerakan ke daerah Kalimantan Utara yang mana setelah kami analisa kami deteksi, bahwa banyak sekali di sana terjadinya suatu perbuatan-perbuatan tindak pidana perdagangan orang," kata Irjen Asep Edi, yang juga Kepala Satgas TPPO di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (4/7/2023).
Asep menyebut saat itu pihaknya menemukan sekitar 600 penumpang yang mayoritas berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari total tersebut, kini Satgas TPPO menetapkan 18 tersangka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang mana kita lihat pada saat hari pertama kita melakukan operasi itu ada sekitar 600 penumpang dari berbagai daerah, terutama daerah-daerah NTB, daerah Sulsel dan juga daerah Kalimantan Timur yang mendarat di Pelabuhan Larantuka, di Nunukan," ujarnya.
"Pada saat kami melakukan pemeriksaan dan ternyata dari 600 lebih itu ternyata ada sekitar 4 tersangka itu hari pertama, dan ada korban sebanyak 233 orang yang berhasil kita selamatkan. Kita kembangkan terus sampai hari kedua dan kita mendapatkan sampai 10 tersangka dan sampai 2 minggu 3 Minggu kemudian itu tersangka bertambah menjadi 18 orang," tambahnya.
Lebih lanjut, dari 18 tersangka itu, 7 masuk daftar pencarian orang. Kemudian, 4 dari 7 DPO itu bisa ditangkap.
"Dan tujuh orang dinyatakan DPO ya kita terbitkan surat DPO, dan alhamdulillah kemarin bahwa DPO tersebut sudah 4 yang bisa kita tangkap, yang mana DPO tersebut adalah sebagai pemesan para pekerja itu yang akan diperkerjakan di Malaysia," katanya.
"Hasil komunikasi kita dengan Polisi Malaysia, police to police, alhamdulillah 4 dari 7 itu sudah kita dapatkan. Dan rencana kita kembangkan, kita akan tarik sampai di mana beliau melakukan perbuatan tersebut dan siapa-siapa saja yang terlibat. Karena sesuai perintah Bapak Kapolri dan Pak Menko siapapun terlibat kira akan tindak tegas," sambungnya.
Simak juga 'Mahfud Cerita ada Bekingan yang Bikin Macet Pemberantasan TPPO':
