Wiranto: Hak Pilih TNI Lebih Banyak Mudaratnya

Jakarta - Hak pilih TNI dalam Pemilu 2009 dinilai Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto lebih banyak mudarat daripada manfaat. Hak pilih dituding dapat mengorbankan profesionalitas TNI dan kepentingan nasional. "Kemudaratannya lebih banyak daripada kemanfaatannya. Hak Pilih ini bisa-bisa mengganggu proses pematangan profesionalitas TNI," ungkap Wiranto saat hendak meninggalkan acara Peluncuran Buku 'Detik-Detik yang Menentukan' karya BJ Habibie di Hotel Gran Melia, di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (21/9/2006). Hak pilih menurut Wiranto memang merupakan hak asasi setiap manusia, termasuk bagi tentara. Namun atas nama kepentingan umum, hak itu bisa saja dibatasi."Di TNI ada satu prinsip bahwa selalu dahulukanlah kepentingan bangsa dan negara. Nah, pasal 28e UUD ada pembatasan bahwa tidak semua hak itu bisa dilakukan jika bisa membahayakan kepentingan umum," ujar Wiranto. Wiranto menerangkan selama ini posisi TNI adalah netral. TNI tak boleh mengorbankan kepentingan bangsa demi kepentingan politik praktis."Posisi TNI adalah menjaga netralitas. TNI tidak bisa melakukan politik praktis," ucap Wiranto yang menjabat Panglima ABRI tatkala Presiden Soeharto menyerahkan tampuk kepresidenan kepada BJ Habibie.Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Wiranto sepakat hak pilih TNI itu dihapuskan saja."Pendapat saya hak pilih itu dapat dihapus dan ada kemungkinan itu dilakukan," tandas Wiranto. (aba/ndr)