Panglima: Penggunaan Hak Pilih TNI Bukan Diputuskan Survei

Jakarta - Panglima TNI Marsekal Djoko Soeyanto menegaskan pihaknya masih meminta masukan soal hak pilih TNI kepada jajarannya. Dia juga menegaskan, hasil survei yag dilakukannya bukan untuk menentukan prajurit TNI bisa menggunakan hak pilih pada Pemilu 2009."Output-nya menjadi pedoman atau aturan, bukan keputusan hak pilih digunakan atau tidak. Kalau itu keputusan pemerintah," tegas Panglima usai dilaturahmi dengan Sesepuh TNI di Gedung Serba Guna Mabes Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (21/9/2006).Dijelaskan Panglima, hingga kini pihaknya masih meminta masukan lagi kepada para panglima komando dan jajarannya. Sebab, sampel yang baru diambil dalam survei beberapa waktu lalu diambil dari sebagian kalangan militer dan masyarakat sipil."Para panglima akan berkoordinasi dengan bawahannya akan dimintai masukannya secara formal bagaimana masalahnya di lapangan," kata dia.Namun Panglima mengatakan, belum ada masukan itu dan itu masih membutuhkan waktu yang lama, karena pemilu sendiri masih tiga tahun lagi. "Yang jelas, TNI secara matang terus mengkaji, itu mungkin hasilnya setelah saya pensiun," tambah dia. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Umum Mabes TNI Kolonel Caj Ahmad Yani Basuki mengatakan, survei sudah dilakukan selama ini terhadap sejumlah kalangan, baik sipil (akademisi, praktisi dan politisi) maupun militer. Survei sendiri dilakukan di 12 wilayah Komando Daerah Militer (Kodam). Setiap wilayah diambil sampel rata-rata 200 orang, baik dari kalangan masyarakat sipil maupun militer. Survei sendiri dilakukan oleh Mabes TNI bersama sejumlah lembaga penelitian independen guna menjawab perlu tidaknya hak pilih bagi prajurit TNI."TNI perlu penjelasan tentang alasan-alasan perlu atau tidaknya hak pilih tersebut, baik dari kalangan militer dan masyarakat," jelas Yani. (zal/)