.webp)
Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Pusat Mustajab buka suara terkait pengerahan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) DKI untuk membersihkan saluran air di sebuah perumahan kawasan Bekasi, Jawa Barat. Mustajab mengatakan hal itu merupakan keteledoran pihaknya.
"Ya itu keteledoran kita. Kita akuin karena beliau itu setiap perantauan, bahkan istirahat pun pakai seragam biru," ujar Mustajab di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2023).
Mustajab menyerahkan keputusan terkait sanksi kepada Pj Gubernur Heru Budi Hartono. Namun dia memastikan saat kejadian itu anggotanya tengah dalam kondisi libur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum tahu saya (soal sanksi). Nanti tergantung Pak Pj," katanya.
Mustajab menuturkan para anggota itu ke Bekasi dengan diantar. Dia pun lantas meminta maaf atas keteledoran tersebut.
"Ke Pak Kepala Dinas mungkin Heru. Saya mohon maaf atas keteledoran ini dan saya selaku PNS mohon maaf untuk semuanya," tuturnya.
Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth mengkritik soal Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) DKI Jakarta yang dikerahkan ke Bekasi. Dia menilai mempekerjakan petugas DKI Jakarta ke Bekasi menyalahi aturan yang berlaku di Pemprov.
Sebab, hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1195 Tahun 2022 tentang Pedoman Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja, Dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan.
"Tidak boleh PJLP DKI itu dibawa untuk kerja ke Bekasi. Kalau memang ada kebutuhan pelayanan kebersihan di Kota Bekasi ya silahkan berkoordinasi dengan Pemkot Bekasi dong, jangan malah membawa petugas PJLP Sudin SDA Jakpus untuk bekerja di Bekasi," kata Kenneth dalam keterangan tertulis, Rabu (28/6/2023).
Kenneth melanjutkan, pelarangan tersebut juga menyalahi Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 125 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan.
Oleh karena itu, Kenneth meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Inspektorat DKI turun tangan untuk menginvestigasi kasus tersebut. Dia ingin harus ada sanksi terhadap pejabat dinas terkait dan berharap kejadiannya tersebut tidak kembali terjadi di kemudian hari.
"Kalau dibiarkan, saya jamin pasti akan terulang kembali. Inspektorat Provinsi DKI harus tegas untuk melakukan investigasi dan audit menyeluruh, jangan mentoleransi penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam bentuk apapun," terangnya.
Lihat juga Video 'Jalan Ciledug Raya Banjir, Air Disedot Petugas Dinas SDA':
