Purnawirawan Tidak Satu Kata Soal Hak Pilih TNI

Jakarta - Pendapat tentang penggunaan hak pilih anggota TNI cukup beragam. Kalangan purnawirawan TNI juga menanggapinya secara beragam. Ada pihak yang setuju direalisasikan pada 2009 dan ada pihak yang setuju direalisasikan pada 10 tahun mendatang. "Saya tidak setuju bila hak pilih itu dilakukan pada 2009, kalau dipaksakan akan menguntungkan salah satu partai saja," ungkap mantan KSAD Jenderal (Purn) HR Hartono di sela-sela Silaturahmi Panglima TNI Marsekal Djoko Soeyanto dengan Sesepuh TNI di Gedung Serba Guna Mabes Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (21/9/2006).Menurut Hartono, hak pilih baru bisa dilakukan apabila para prajurit TNI sudah profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di luar bidang politik. "Kalau itu sudah tercipta, itu boleh, itu mungkin 10 tahun yang akan datang, itu paling cepat," ujar Ketua Umum Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) ini.Hak pilih TNI belum bisa dilakukan pada 2009, menurut Hartono, karena sejarah panjang TNI yang ketika itu masih bernama ABRI yang selalu mendukung Golkar. "Sebab sudah puluhan tahun ABRI dukung Golkar, tidak cukup hanya 5 sampai 10 tahun untuk menghilangkan bayang-bayang Golkar, kalau ingin menempatkan TNI sebagai alat yang tidak memihak mana pun," kata Hartono.Pendapat yang berbeda diutarakan oleh Letjen (Purn) Yunus Yosfiah. Mantan Kepala Sosial Politik Mabes TNI ini setuju apabila hak pilih para prajurit ini bisa dilakukan pada Pemilu 2009. "Saya setuju hak pilih itu dilakukan, karena itu hak asasi manusia, para prajurit kan ingin juga tahu rasanya memilih wakil-wakilnya," kata purnawirawan yang kini menjadi anggota DPR dari PPP itu. Mengenai netralitas prajurit yang diragukan berbagai kalangan, justru Yunus menuding pihak yang melontarkan anggapan seperti itu dianggap tidak mengerti soal demokrasi. "Prajurit bisa kok netral, pengaruh dulu itu kan hanya oknum saja," tambahnya. (zal/asy)