Muladi: Kerja DPR Belum Optimal

Jakarta - Gubernur Lemhannas Muladi menilai pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan hak-hak serta kinerja DPR belum optimal. Salah satu akibatnya, pengawasan DPR menjadi lemah.Hal itu disampaikan Muladi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Tim Kinerja DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2006).Menurut dia, rendahnya kinerja dewan diindikasikan dari beberapa aspek. Aspek pertama adalah fungsi legislasi, di mana banyak UU yang dibuat sekarang belum memberikan manfaat optimal demi kepentingan masyarakat.Dia memberikan contoh UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membelenggu hak asasi manusia karena warga negara di luar partai politik tidak memungkinkan untuk menjadi cagub atau cawagub, bupati atau wakil bupati.Aspek kedua yang mengindikasikan belum optimalnya kinerja dewan adalah fungsi anggaran. Hal itu terlihat dari belum cermatnya pengalokasian APBN yang berpihak kepada kebutuhan dan kepentingan rakyat.Asepek ketiga adalah fungsi pengawasan, di mana DPR terindikasi belum melakukan fungsi yang sebenarnya, yaitu pengawasan yang bersifat politik."Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR terindikasi melakukan pengawasan fungsional yang bersifat teknis, sehingga mengabaikan fungsi hakiki sebenarnya, yaitu pengawasan yang bersifat politik," jelas dia.Oleh sebab itu Muladi merekomendasikan perlunya peningkatan sensitivitas DPR terhadap aspirasi masyarakat, peningkatan pemahaman dalam mekanisme penyusunan APBN, serta mengoptimalkan prinsip check and balance.Muladi juga mengatakan, pihaknya siap membantu untuk meningkatkan kinerja anggaran DPR. "Mengingat kualitas intelektual anggota DPR tidak homogen, sehingga kinerja tidak merata, maka perlu mekanisme pendidikan dan latihan reguler bagi anggota DPR. Lemhannas siap membantu," ujarnya. (san/)