Hak Pilih TNI
Masyarakat Siap, TNI Harus Berubah
Kamis, 21 Sep 2006 08:59 WIB
Jakarta - Masyarakat dinilai sudah siap jika TNI kembali diberikan hak pilih dalam pemilu. Hanya saja, harus disertai oleh aturan main yang jelas supaya tidak disalahtafsirkan oleh TNI untuk kepentingan kelompok tertentu."Berbagai penelitian menunjukan masyarakat sudah siap menerima TNI menggunakan hak pilih. Namun tidak sedikit masyarakat merasa was-was jika komando TNI diperalat untuk kepentingan politik tertentu. TNI harus mengubah sikap dan kebijakannya," cetus pengamat politik FISIP Universitas Airlangga Muhammad Asfar saat berbincang dengan detikcom per telepon, Kamis (21/9/2006).Dia menjelaskan, penerimaan masyarakat berdasarkan pengalaman di negara-negara lain di mana militer juga memiliki hak untuk memilih. Namun hak pilih tersebut dilakukan dengan aturan main yang jelas."Masyarakat menilai dengan melihat kenyataan di negara lain, militer memilih tetapi keadaan negara tidak kisruh. Namun masyarakat juga kritis dengan mewanti-wanti pembuatan peraturan yang jelas supaya tentara tidak seenaknya sendiri," paparnya.Peraturan itu dapat berupa surat komando langsung dari panglima TNI. Bahkan bila diperlukan dapat melalui aturan yang lebih tinggi lagi yakni UU."Dalam surat itu ditegaskan apa-apa yang boleh dilakukan dan apa-apa yang tidak boleh dikerjakan oleh prajurit TNI. Bahkan bila mau lebih tegas lagi, dapat dimasukan dalam UU Pemilu yang akan dibahas DPR supaya tidak semrawut," pintanya lugas.Sebaliknya, pihak TNI sendiri harus siap menerima perubahan itu sehingga tidak kaget baik secara personal maupun secara institusional."Waktu yang tersisa lebih baik digunakan oleh TNI untuk menyiapkan infrastruktur yang memadai untuk menerima perbedaan pilihan. Atau sebaliknya, bila DPR tidak meloloskan hak pilih itu, TNI harus siap pula," lanjutnya.Asfar merekomendasikan pendidikan politik dan HAM bagi prajurit melalui institusi pendidikan. "Kesiapan itu dapat ditempuh lewat kurikulum pengajaran di lembaga pendidikan tentara bahwa perbedaan pilihan politik bukan berarti melawan garis komando," cetusnya.
(fjr/)











































