BK DPR & Komite Etik Parlemen Afsel Berbagi Ilmu

Cape Town - Kunjungan rombongan Badan Kehormatan DPR ke Afrika Selatan dimanfaatkan untuk saling berbagi pengalaman dan masukan mengenai penegakan kode etik parlemen. Kedua pihak sama-sama sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan kerjasama di masa datang.Demikian disampaikan pejabat Bidang Informasi KBRI Pretoria, Freddy Panggabean, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Rabu (20/9/2006) malam."Mereka berpendapat masih terdapat beberapa kekurangan dari kode etik yang ada dewasa ini karena kode etik tersebut berangkat dari keinginan untuk menjaga integritas parlemen Afrika Selatan sehingga condong bersifat preventif dan belum mengedepankan aspek penerapan sanksi," bebernya.Selama tiga hari kunjungan di Afrika Selatan, delegasi BK melakukan serangkaian pertemuan, antara lain dengan Wakil Ketua Parlemen Afrika Selatan Gwendoline Mahlangu-Nkabinde, Ketua dan anggota Komite Etik Parlemen Afrika Selatan serta beberapa pimpinan partai politik di Afrika Selatan.Selain itu juga dilakukan diskusi dengan para pimpinan dari Lembaga Pemantau Parlemen (Parliamentary Watch) The Institute for Democracy in South Africa (IDASA), dan pakar hukum dari Universitas Cape Town, Profesor Hugh Corder, yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum pada universitas tersebut.Dari kesempatan pertemuan tersebut telah diperoleh masukan-masukan penting mengenai fungsi, peran dan kewenangan Komite Etik Parlemen Afrika Selatan. Kedua lembaga independen tersebut juga memberi penjelasan secara terbuka mengenai implementasi kode etik tersebut serta menyampaikan pandangan mereka mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian bagi penyempurnaan kode etik parlemen Afrika Selatan."BK melihat ada banyak hal yang dapat dipelajari dari Kode Etik Parlemen Afrika Selatan. Namun sebaliknya, aturan dan kode etik yang dikembangkan DPR RI kiranya dapat pula dijadikan salah satu bahan rujukan bagi pihak-pihak terkait di Afrika Selatan." tuturnya.Selama berada di Cape Town, tempat parlemen Afrika Selatan berkedudukan, delegasi DPR-RI juga mengadakan pertemuan dengan para tokoh Cape Malay, salah satu komunitas masyarakat di Afrika Selatan yang berasal dari Indonesia serta melakukan tatap muka dengan Moslem Judicial Council (MJC) -sejenis dengan Majelis Ulama Indonesia- dan International Peace University South Africa (IPSA).Para delegasi DPR tersebut juga meninjau masjid Syekh Yusuf di Macassar-faure yang pembangunannya dibantu oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia, serta menyempatkan diri menyaksikan penampilan kesenian debus yang merupakan warisan budaya Indonesia dan yang secara kebetulan tengah diperagakan oleh South African Melayu Cultural Society (SAMCS). (fjr/)