Koter Tidak Akan Jadi Alat Politik

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono menegaskan keberadaan komando teritorial (koter) tidak akan dijadikan alat politik jika TNI diberi hak pilih dalam pemilu.Pernyataan tersebut disampaikan Juwono dalam kesempatan wawancara usai mengikuti rapat terbatas pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (20/9/2006)."Tidak, koter itu merupakan jiwa dan sukma TNI. Presiden SBY juga sudah menegaskan pada HUT TNI tanggal 5 Oktober 2005 lalu, bahwa TNI harus mengaktifkan koter, tapi itu dalam konteks melawan terorisme dan tidak ada hubungan dengan hak pilih," beber pria bergelar profesor ini.Ditegaskannya juga, TNI saat ini berbeda dengan di masa lalu. Keberadaan TNI bukan lagi sebagai alat untuk mengamankan jalannya pemerintahan."TNI tidak seperi ABG lagi, tidak seperti dulu di mana ABRI bersama Golkar bersatu mengamankan pemerintahan. Sekarang kita harapkan partai politik bisa mengurus dirinya sendiri," tandas dia.Juwono juga menyatakan pihaknya akan terus melakukan kajian sebagai bahan pertimbangan pembahasan persoalan hak pilih TNI dengan DPR."Dephan belum terima hasil penelitian dari Mabes TNI. Tapi Dephan akan tetap mengkaji dan membuat kajian tersendiri untuk diberi masukan kepada Komisi I, II dan III DPR," cetusnya.Pedoman untuk TNIDitemui di tempat yang sama, Panglima TNI Jenderal Djoko Suyanto menyatakan pihaknya saat ini tengah menyusun pedoman jika TNI diberikan hak pilih dalam pemilu. Pedoman tersebut setidaknya memuat 3 hal.Pedoman pertama mengenai pemilu dan posisinya dalam demokrasi, dikaitkan dengan tugas TNI. Kedua, apabila hak pilih digunakan, TNI harus tetap netral. Sementara pedoman ketiga bersifat informatif mengenai pendidikan politik kepada prajurit."Dalam konteks tidak boleh memihak baik partai maupun perorangan. Juga tentang pendidikan apa itu pemilu," terangnya.Pedoman ini, tambah Djoko, bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran jika TNI diberi hak pilh. "Ini yang dikhawatirkan, mereka akan bertengkar satu-sama lain, perang satu sama lain. Kalau itu sampai terjadi, artinya kita tidak memberikan pendidikan yang baik kepada prajurit," tuturnya panjang. (fjr/)