Dephan Tetap Beli Panser Meski Tanpa Persetujuan DPR

Jakarta - Depatemen Pertahanan tetap akan membeli panser untuk kepentingan Kontingen Garuda (Konga) ke Libanon, meski tanpa persetujuan DPR. Permintaan DPR hanya dianggap sebagai catatan belaka."Itu kan catatan saja, bukan persyaratan. Adalah hak eksekutif untuk menetapkan. Dephan akan tetap melakukan pembelian walaupun tanpa persetujuan Komisi I DPR," ujar Menhan Juwono Sudarsono usai mengikuti rapat terbatas pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (20/9/2006).Keputusan ini diambil berdasarkan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta Keputusan Menhan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dephan dengan penunjukkan langsung."Jadi tidak perlu persetujuan (dari DPR) seperti itu," tegasnya.Bahkan pada 26 September 2006 mendatang, delegasi dari Perancis akan datang untuk menandatangani kesepakatan pembelian dengan Dephan.Juwono juga mengemukakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pembelian panser dan pengiriman panser menjadi Rp 310 miliar. Biaya tersebut sudah termasuk ongkos pengiriman, biaya operasi pasukan selama 3 bulan dan asuransi.Sekedar diketahui, dana awal yang diminta Dephan untuk keperluan tersebut sebesar Rp 355 miliar. Pagi ini, Rabu 20 September 2006, Menhan menyatakan turunnya harga dasar panser. Harga panser kosong tidak lagi sebesar 335 ribu euro namun menjadi 305 ribu euro untuk panser kosong tanpa perlengkapan.Menanggapi permintaan agar Dephan mencari produsen lain selain Perancis, Menhan engaku sudah mengeceknya. Negara-negara yang selama ini dikenal sebagai produsen panser belum siap dan spesifikasi yang diinginkan tidak sesuai."Ternyata setelah kita pantau di Dephan, negara-negara itu belum siap dan tidak spesifik," bebernya. (fjr/)