.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mewanti-wanti jajaran pemerintah agar anggaran negara digunakan tepat sasaran. Jokowi mengingatkan jangan sampai anggaran habis untuk birokrasi.
Peringatan Jokowi itu disampaikan dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2022 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023). Jokowi awalnya mengucapkan syukur sebab laporan keuangan pemerintah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Saya juga ingin menyampaikan terima kasih bahwa BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP tahun 2022 dengan tepat waktu dan alhamdulillah opininya wajar tanpa pengecualian," kata Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan tertib administrasi merupakan hal yang penting. Namun, kata Jokowi, kemanfaatannya untuk masyarakat lebih penting.
"Kita harus juga berupaya meningkatkan kualitas belanja. Tingkatkan quality of spending, kualitas belanja itu dikawal sejak pelaksanaan," ucapnya.
Jokowi Ingatkan WTP Bukan Prestasi
Jokowi juga menyampaikan WTP bukanlah sebuah prestasi. Menurut Jokowi, WTP merupakan sebuah kewajiban.
"Kepada para menteri dan pimpinan lembaga, saya ingatkan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi, WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN," ucap Jokowi.
Jokowi mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga negara agar menggunakan uang rakyat untuk kepentingan rakyat. Baginya, setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan oleh rakyat.
"Tertib administrasi itu penting, tapi jauh lebih penting, apa kemanfaatan untuk rakyat, apa kemanfaatan untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat," kata mantan Gubernur DKI itu.
Baca berita selengkapnya di halaman berikutnya
Jokowi Temukan Banyak Anggaran Habis untuk Birokrasi
Selain itu, Jokowi menekankan agar para menteri dan kepala lembaga mengawal akuntabilitas anggaran negara. Jokowi meminta pengeluaran anggaran harus dirasakan manfaatnya untuk masyarakat.
"Selain peningkatan akuntabilitas dan juga terus berupaya meningkatkan kualitas belanja, tingkatkan quality of spending, kualitas belanja itu dikawal sejak perencanaan. Ini hati-hati di laksanakan dengan baik, terus dimonitor, terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran, outcome-nya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Tiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukan lah untuk membiayai proses," kata Jokowi.
"Ini hati-hati ya saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi, karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi," imbuh Jokowi.
Jokowi mencontohkan penganggaran kegiatan penyuluhan pertanian di provinsi justru lebih banyak dipakai untuk perjalanan dinas. Namun, kata Jokowi, implementasi program ke masyarakatnya tidak maksimal.
"Saya berikan contoh, ini sudah saya sampaikan di BPKP saya ulang lagi, di beberapa provinsi kabupaten kota penyuluhan pertanian ini APBD Provinsi nggak usah saya sebut provinsi mana, 'Tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian', total anggaran Rp 1,5 miliar, Rp 1 M untuk perjalanan dinas," ujar Jokowi.
"Yang kedua contoh lagi, pengembangan UMKM, ini di APBD kabupaten, tujuannya untuk pengembangan usaha mikro. Total anggaran Rp 2,5 miliar, Rp 1,9 miliar untuk honor dan perjalanan dinas, bayangkan berapa nggak ada 20% yang betul-betul dipakai untuk pengembangan usaha mikro," sambung Jokowi.
