Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie) melakukan audiensi dengan pelaku pariwisata dan kepala desa di sekitar Candi Borobudur. Dia menekankan pelestarian candi harus sejalan dengan upaya pengembangan wisata di kawasan sekitarnya.
Karena itu, dia mendorong keterlibatan aktif para pemangku kepentingan untuk mewujudkannya.
"Upaya pelestarian harus bisa sejalan dengan langkah pengembangan pariwisata di kawasan sekitar Candi Borobudur," katanya dalam keterangannya, Sabtu (24/6/2023).
Diketahui kegiatan audiensi tersebut dilaksanakan di Balkondes Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut, pelaku usaha serta kepala desa yang tergabung dalam Masyarakat Saujana Borobudur menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi akibat kebijakan pembatasan wisatawan yang berkunjung ke Borobudur.
Para pelaku usaha yang tersebar di 20 desa sekitar Borobudur itu merasa tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan pembatasan pengunjung tersebut. Sehingga pembuat kebijakan terkesan abai terhadap dampak dari kebijakan yang dibuatnya.
Inilah yang mendasari pengusaha di sekitar Borobudur meminta pemangku kebijakan untuk merevisi sejumlah peraturan pembatasan kunjungan tersebut dengan proses yang lebih transparan.
Dalam audiensi itu terungkap pula masalah tumpang tindihnya pengelolaan Borobudur yang melibatkan banyak instansi, kementerian dan lembaga. Sebut saja pariwisata yang berada di bawah Kemenparekraf, sedangkan terkait peninggalan budaya merupakan kewenangan Kemendikbud Ristek dan penelitian di bawah wewenang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Dalam audiensi itu juga terkuak Badan Otorita Borobudur yang salah satu fungsinya menyinkronkan sejumlah kebijakan terkait perencanaan, pengelolaan dan pengembangan kawasan Borobudur, tidak berkedudukan di Magelang, melainkan berkantor di Yogyakarta dan Purworejo.
Menyikapi aspirasi para pelaku usaha di kawasan Borobudur itu, Rerie yang merupakan Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu menyimpulkan jika kebijakan yang kurang tepat berdampak terhadap ekonomi masyarakat setempat. Akibatnya upaya pelestarian Candi Borobudur tidak mampu sejalan dengan semangat pengembangan pariwisata.
Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berjanji akan menyerap berbagai aspirasi tersebut dan meneruskannya ke instansi terkait melalui saluran legislasi yang tepat.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi NasDem M Haerul Amri yang bermitra dengan Kemendikbud Ristek dan Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suprawoto yang bermitra dengan BRIN juga berjanji akan membawa permasalahan tersebut ke mitra kerja mereka untuk mengupayakan solusi.
Di sisi lain, arkeolog yang juga pemerhati masalah kebudayaan, Punto A Sidarto menegaskan dalam upaya pelestarian suatu peninggalan budaya seperti Candi Borobudur, seharusnya juga memberi manfaat bagi masyarakat.
Punto mengaku sepakat dengan pendapat para pelaku usaha di kawasan Borobudur. Menurutnya dalam pengembangan Borobudur posisi masyarakat sekitar adalah sebagai shareholder, bukan sekadar stakeholder. Dengan begitu mereka ikut memiliki peran dalam proses perubahan kebijakan.
Pada kesempatan itu, Punto juga berpesan agar masyarakat Borobudur harus memiliki sifat telaten dalam menyikapi sejumlah perubahan, seperti telatennya nenek moyang mereka saat membangun Candi Borobudur.
(ncm/ega)