.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti rata-rata penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih di bawah nasional. Dia pun meminta kepala daerah untuk meningkatkan realisasi belanja APBD.
"Ini sudah bulan Juni, tapi rata-rata APBD penyerapannya masih di bawah nasional, banyak di bawah nasional, ini kabupaten/kota baru 22 persen, nasional itu sudah 30-an persen," ungkap Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (23/6/2023).
Hal tersebut ia sampaikan di acara 23 Tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bertajuk 'Kabupaten Melaju Indonesia Maju' yang digelar di Hotel Trio Azana Style Kebumen, Kamis (22/6) kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut dia menekankan pentingnya realisasi belanja daerah. Salah satunya untuk mendorong jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kondisi itu dinilainya dapat memperkuat daya beli masyarakat, sehingga konsumsi rumah tangga pun meningkat.
Menurutnya, konsumsi rumah tangga ini perlu diperhatikan karena merupakan kontributor terpenting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dalam meningkatkan realisasi belanja, dia mengimbau kepala daerah terutama bupati agar memperkuat koordinasi dengan jajarannya. Salah satunya dengan menggelar rapat rutin dua minggu sekali guna mengevaluasi realisasi APBD masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam forum itu nantinya masing-masing OPD dapat memaparkan capaian realisasi belanjanya.
"Karena kalau tidak dicek-cek gitu tidak dikejar-kejar oleh kepalanya (OPD) maka landai-landai saja (realisasi belanjanya)," ujarnya.
Dia pun mewanti-wanti agar realisasi belanja tersebut tidak digenjot pada akhir tahun saja. Hal ini supaya realisasi APBD betul-betul dilakukan secara efektif, tepat sasaran, dan efisien.
Selain realisasi belanja, Tito juga meminta Pemda untuk mengendalikan tingkat inflasi, karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Dia mengimbau daerah agar rutin mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga bahan terutama bahan pokok, dan juga keterjangkauan harganya itu harus kita jaga," pungkasnya.
Di lain sisi, Tito berpesan kepada kepala daerah agar mampu menjaga situasi politik dan keamanan tetap stabil. Terlebih sebentar lagi masyarakat Indonesia akan menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Pemda juga diarahkan agar membantu KPU dan Bawaslu terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana.
(ncm/ega)
