.webp)
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mendorong semua DPRD Provinsi di Indonesia mengeluarkan Perda tentang Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Hal ini seperti yang telah dilakukan oleh DPRD Yogyakarta dan sedang dijalankan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut Basarah, aturan tersebut nantinya akan menjadi benteng yang menjaga Pancasila dari gempuran ideologi asing.
''Saat ini pembinaan Pancasila secara nasional memang dibebankan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, tapi ingat BPIP tidak punya kaki ke daerah seperti BRIN. Karena itu, jika setiap provinsi punya Perda tentang pembinaan Pancasila, ini akan sangat membantu semua pihak melakukan sosialisasi ideologi negara Pancasila," tegasnya dalam keterangannya, Jumat (23/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut ia sampaikan saat menerima tim Pansus Ranperda Provinsi Kalimantan Timur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Gedung MPR RI. Diketahui perwakilan delegasi tersebut berjumlah 11 orang dari tujuh fraksi, dipimpin oleh Romadhony Putra Pratama dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Sebagai Wakil Ketua MPR Bidang Sosialisasi Empat Pilar, Ahmad Basarah mengusulkan agar judul Raperda diganti. Dari yang semula 'Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan' menjadi 'Raperda tentang Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan'.
"Jika digunakan kata pendidikan, nomenklatur ini sudah digarap oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara Perda yang sedang Anda semua susun ini 'kan akan mengatur bagaimana membina masyarakat agar mengenal, menghayati, dan merawat Pancasila. Jadi, seharusnya digunakan kata pembinaan," tegas Basarah.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut era digital telah membawa Pancasila ke persimpangan jalan yang memperhadapkan dengan ideologi-ideologi asing. Mulai dari yang beraliran kapitalisme, komunisme, bahkan transnasionalisme.
Mereka yang merongrong ideologi Pancasila ini, kata dia, biasanya melakukan penetrasi ideologi lewat masyarakat desa dan dusun yang jauh dari pusat pemerintahan di ibu kota.
''Kita bisa lihat sendiri banyak tersangka teroris ditangkap di pelosok-pelosok dusun dan desa. Karena itu, jika setiap Pemda punya Perda sendiri-sendiri yang mengatur tentang pembinaan Pancasila, gerakan ini akan sangat bagus. Kearifan lokal yang terkandung di setiap Perda tentu punya kelebihan sendiri-sendiri dalam membentengi Pancasila dari gempuran ideologi asing,'' paparnya.
Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda Provinsi Kalimantan Timur Romadhony Putra Pratama mengaku mendapat banyak masukan dari Ahmad Basarah. Ia menjelaskan Raperda yang tengah disusun ini memang ditujukan untuk menjadi benteng ideologi tersendiri bagi masyarakat Kalimantan Timur, khususnya menjelang Ibu Kota Nusantara diresmikan.
''Kami berharap saat Raperda ini menjalani uji publik, Bapak Ahmad Basarah bisa memenuhi undangan kami menjadi salah satu narasumber. Kami ingin betul-betul mendapat masukan tentang Pancasila dari para ahlinya," jelas Romadhony.
Pihaknya juga mengaku telah melakukan studi banding ke DPRD Yogyakarta untuk mendapatkan hasil terbaik.
(fhs/ega)
