RUU Nuklir Dibutuhkan Segera

Jakarta - Gemas atas terus tertundanya pengadaan PLTN, Forum Peduli Energi dan Lingkungan mendesak pemerintah mengeluarkan RUU Tenaga Nuklir. Ini sebagai jaminan bagi realisasi rencana pembangunan PLTN. "Political wil pemerintah belum mantap. Ini longterm commitment, maka perlu diamankan dengan UU agar proyeknya terjamin bila terjadi pergantian pemerintahan," kata Sutaryo Supardi, penasihat Forum Peduli Energi dan Lingkungan, di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (19/9/2006). Hal tersebut dia sampaikan ke wartawan usai diterima Wapres Jusuf Kalla (JK). Pertemuan yang berlangsung hampir dua jam tersebut, juga diikuti pengurus Himpunan Masayarakat Nuklir Indonesia. Sutaryo memamarkan, studi mengenai pengadaan pembangkit listrik energi nuklir di Tanah Air sebenarnya telah berlangsung sejak 1979. Tapi tanpa alasan yang jelas, pemerintahan kala itu menolak hasilnya. Tidak patah semangat, ide pembangunan PLTN diajukan kembali lima tahun kemudian. Hasilnya tetap sama. Pemerintah menolaknya, dan memilih terus mengembangkan pembangkit listrik tenaga BBM. "Mungkin karena dulu pasokan minyak masih banyak, apalagi harganya pun sempat turun menjadi US$ 12 per barel," urainya. Baru pada 1996, mulai ada niat membangun PLTN. Lokasi yang dipilih adalah Tanjung Muria, Jepara. Belum sempat rencana itu direalisasikan, krisis moneter datang. Kembali proyek itu tertunda sampai hari ini. Menyinggung percepatan pengadaan pembangkit listrik 10 ribu MW bertenaga gas dan batu bara, Budi Sudarsono -Ketua Forum Peduli Nuklir dan Lingkungan, menyatakan PLTN sebenarnya merupakan alternatif yang memberikan jalan keluar bagi penghematan uang negara. Sebab seiring dengan kian melonjaknya harga minyak dunia, otomatis harga gas dan batu bara ikut terdorong naik. Itu berarti biaya operasional pembangkit listrik baru itu nanti cukup tinggi. "Harga uranium juga, tapi tidak mempengaruhi biaya pembangkit," ujar Budi. Menurut dia, atas usulan tersebut, Wapres JK menyatakan pemerintah bukannya tidak menyadarinya. Tahun lalu saat berkunjung ke salah satu fasilitas PLTN di Korea Selatan, Presiden SBY menyatakan bahwa nuklir merupakan jawaban bagi ancaman krisis energi di masa depan. Pembangunan PLTN Muria sendiri dijadwalkan akan dimulai pada 2010, dan selesai pada 2016. Tapi sebelum itu, harus dipersiapkan secara baik masalah kualitas mental SDM dan tindak pengamanan sebagai antisipasi kemungkinan terjadi teror atau gempa bumi."Indonesia setuju membangun PLTN, bila sanggup menjual listriknya dalam harga US$ 4 cent per KwH," kata Budi mengutip pernyataan JK. (asy/)