.webp)
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengatakan dalam dua tahun terakhir MPR sempat berwacana untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Perubahan tersebut dinilai penting mengingat banyaknya masukan untuk menghendaki perubahan sistem tata negara.
Hal ini disampaikan oleh Syarief saat bertemu dengan Wali Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Judas Amir beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Palopo di di Gedung Wali Kota Palopo pada Rabu (21/6).
Usulan perubahan terhadap UUD 1945 meliputi praktik ketatanegaraan seperti penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden, pemberlakuan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pengganti GBHN, hingga masukan agar MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara dengan nugas mengangkat presiden dan wakil presiden juga meminta pertanggungjawaban kinerja presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sadar, mengubah konstitusi adalah tugas MPR. Karena itu kami turun ke lapangan, menangkap aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Setelah dikalkulasi, didapat kesimpulan bahwa tuntutan perubahan konstitusi, itu lebih baik dilakukan oleh periode kepemimpinan MPR yang akan datang, bukan periode sekarang," ujar Syarief dalam keterangannya, Rabu (21/6/2023).
Syarief juga menyampaikan kesimpulan dari hasil aspirasi masyarakat yang terkumpul bahwa amandemen UUD 1945 tidak seharusnya dilakukan parsial, namun harus menyeluruh meliputi setiap pasal yang ada.
Selain masalah amandemen, Wakil Ketua MPR itu juga menyinggung situasi politik terkini khususnya pasca pertemuan Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani.
Ia menilai silaturahmi tersebut sebagai hadiah bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Sebab, hampir 20 tahun hubungan kedua partai tersebut nyaris beku.
Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa siapapun yang terpilih pada Pilpres 2024 maka semua pihak harus menerima dengan tangan terbuka.
"Dalam dunia politik, berbeda itu sesuatu yang biasa, tetapi harus tetap saling sapa serta bertatap muka. Saling bertemu untuk memperkecil perbedaan dan bertemu untuk memperbesar persamaan. Dari pertemuan itu, Puan dan AHY memberi contoh, bahwa kita adalah satu, kita adalah Indonesia, kita adalah Pancasila dan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika," terang Syarief.
Ia menyangkal bahwa pertemuan AHY-Puan akan menjadi awal pecahnya Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama PKS serta Nasdem.
Menurutnya, pertemuan AHY-Puan justru sangat bermakna untuk kepentingan jangka panjang dan tidak akan memengaruhi koalisi tersebut.
"Kita saling menjaga dan percaya, kita juga akan solid. Bahkan tak akan lama lagi, kita akan umumkan calon presiden mas Anies," tutupnya.
(fhs/ega)
