.webp)
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengajak perangkat desa se-Jateng untuk gotong royong menyejahterakan masyarakat desa melalui program padat karya dengan memanfaatkan dana desa. Ganjar menyampaikan program ini akan membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.
"Karena beberapa desa itu anggaran ini dieksekusi dengan model-model padat karya sehingga banyak orang bekerja," kata Ganjar usai bertemu dengan lebih dari 3.000 perangkat desa se-Jateng di Alun-Alun Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jateng pada Selasa (20/6).
Dalam kesempatan itu Ganjar mengungkapkan masyarakat yang tidak bekerja merupakan salah satu indikator kemiskinan. Melalui program padat karya ini, diharapkan dapat berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan di desa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada tahun 2023 Ganjar telah menggulirkan bantuan keuangan (bankeu) desa sebesar Rp 1,7 triliun. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk pembangunan fisik maupun nonfisik guna menggenjot perekonomian warga pascapandemi COVID-19.
Ganjar mengatakan dana tersebut bisa digunakan kepala desa dan perangkatnya untuk menyelenggarakan program padat karya yang memberdayakan warga desa.
"Terbayangkan kalau dana desanya ada, bantuan dari kabupaten ada, dari provinsi ada, dari pusat ada, dikelola semuanya, wah itu masyarakat miskin akan terentaskan," tandasnya
Lebih lanjut, Ganjar menekankan pentingnya peran perangkat desa dalam percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Jateng. Hal ini dikarenakan perangkat desa merupakan pihak yang paling mengerti kondisi desanya masing-masing.
"Karena mereka orang yang sangat tahu juga data yang ada di masyarakat. Berapa penyandang disabilitasnya, berapa kandungan yang bermasalah untuk ibu yang hamil, berapa masyarakat yang belum punya jamban, dan seterusnya. Mereka yang paling tahu," katanya.
Oleh karena itu, Ganjar berpesan kepada seluruh perangkat desa untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya dengan cara menghadirkan layanan mudah, murah, cepat, serta pengelolaan dana desa yang baik.
"Ini penting karena kalau tidak kompak antara kades dengan perangkatnya, wah itu jadi masalah. Sehingga kita jadi ngurusi perangkat sama kadesnya daripada ngurusi masyarakat," ungkap Ganjar.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar pun turut melantik pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) masa bakti 2023 - 2028. Kepada mereka ia berpesan agar segera membuat program untuk membantu percepatan penurunan angka kemiskinan.
"Ini ada prioritas yang saya titipkan tadi penurunan angka kemiskinan sama stunting diperhatikan itu. Digitalisasi desa segera dilakukan agar layanan masyarakat lebih baik," pungkasnya.
(fhs/ega)
