.webp)
Anggota Komisi IX Fraksi PKS Netty Prasetiyani menginterupsi rapat paripurna ke-27 DPR RI. Netty menyoroti RUU Kesehatan yang sudah disepakati untuk dibawa ke paripurna tapi tak memasukkan mandatory spending atau pengeluaran negara dan daerah dalam anggaran belanja kesehatan.
"Meskipun RUU Omnibus Law Kesehatan sudah dilakukan pembicaraan tingkat I di Komisi IX, Pimpinan, maka yang menjadi kegundahan saya secara pribadi ternyata pemerintah tidak menghendaki disebutnya mandatory spending dalam anggaran belanja kesehatan," kata Netty dalam rapat paripurna di gedung Nusantara II kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Netty menyebut adanya mandatory spending dalam RUU Kesehatan itu penting. Ia pun mengulas tantangan bagi lembaga kesehatan di Indonesia saat pandemi, menurutnya, hal tersebut bisa menjadi acuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Padahal, ketika kita melewati masa pandemi, kita menyadari sepenuhnya tantangan pembangunan ketahanan, kesehatan nasional kita amat sangat berat," tutur Netty.
"Mulai dari sarana prasarana rumah sakit, kemudian kekurangan tenaga kesehatan tenaga medis, dan pemerataannya di seluruh wilayah Indonesia, maka tampaknya agak sulit kalau kemudian kita memaksakan RUU Omnibus Law Kesehatan ini tanpa menyebutkan angka," sambungnya.
Ia pun meminta pimpinan DPR RI mengatensi pengeluaran dalam anggaran belanja kesehatan. Ia meminta hal itu dimasukkan kembali dalam RUU.
"Melalui sidang rapat paripurna yang terhormat ini dan juga mengetuk para pimpinan yang hadir dan juga kepimpinan Ibu Puan Maharani, kita berharap pimpinan DPR RI dapat mendesak pemerintah untuk memberikan mandatory spending sebagai roh dari RUU Kesehatan," sebutnya.
Untuk diketahui, DPR RI menggelar rapat paripurna ke-27 masa sidang V tahun sidang 2022-2023. Agenda rapat ini membahas penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II tahun 2022, penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2022, hingga penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2022 oleh BPK RI.
(dwr/rfs)
