Kemlu Jelaskan soal Tak Hadiri Forum ASEAN dengan Junta Myanmar di Thailand

Jakarta -

Pemerintah sementara Thailand menginisiasi pertemuan damai informal di kawasan regional dengan Junta Militer Myanmar di Pattaya, Thailand. Kementerian Luar Negeri RI buka suara mengenai pertemuan itu.

Staf Khusus Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Kawasan, I Gede Ngurah Swajaya, mengatakan Indonesia tak menghadiri pertemuan informal itu. Mulanya, Ngurah menjelaskan soal 5 points of consensus atau konsensus 5 poin yang diputuskan dalam KTT ASEAN.

"Jadi seperti yang kita ketahui bersama 5 points of consensus adalah keputusan para pemimpin ASEAN pada ASEAN's leaders meeting di Jakarta tanggal 24 April 2021 ini di masa Keketuaan Brunei Darussalam," kata ujar Ngurah kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (19/6/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada KTT ke-40 dan ke-41 di Phnom Penh telah diputuskan juga oleh para leaders yang intinya saya menggarisbawahi di sini di keputusan leaders, while maintaining Myanmar's nonpolitical representation to the ASEAN summit and the ASEAN foreign ministers meeting, we task the ASEAN coordinating counsel to further review Myanmar's representation at the ASEAN meetings. If the situation so requires (Sementara mempertahankan perwakilan nonpolitik Myanmar di KTT ASEAN dan pertemuan para menteri luar negeri ASEAN, kami menugaskan penasehat koordinasi ASEAN untuk meninjau lebih lanjut perwakilan Myanmar di pertemuan ASEAN. Jika situasinya mengharuskan)," imbuhnya.

Ngurah mengatakan keputusan itu masih berlaku hingga saat ini. Dia menambahkan bahwa pada KTT ASEAN di Labuan Bajo kemarin juga mempertegas mengenai konsensus itu untuk membantu Myanmar keluar dari krisis.

"Jadi keputusan ini jelas menyebutkan bahwa nonpolitical representation untuk Myanmar pada KTT dan pada pertemuan menteri luar negeri masih tetap berlaku. KTT ke-42 di Labuan Bajo semua leaders menegaskan kembali komitmennya untuk menjadikan 5 points of consensus sebagai pedoman utama bagi ASEAN dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya, mencari solusi damai dan langgeng yang bersifat Myanmar land and Myanmar own comprehensive political solutions," imbuhnya.

Ngurah mengatakan konsensus 5 poin disepakati menjadi pedoman ASEAN untuk membantu persoalan krisis politik yang terjadi di Myanmar. Salah satu mandatnya, kata Ngurah, ialah perjanjian dengan semua stakeholders atau pemangku kepentingan.

"Salah satu dari mandat 5 points of consensus jelas adalah melakukan engagement dengan semua stakeholders. Jadi saya ulangi lagi, semua stakeholders. Dan mendorong agar dialog inklusif secara nasional di Myanmar dapat dilakukan. Penyelesaian melalui dialog inklusif dan genuine adalah satu-satunya cara agar perdamaian yang nantinya tercipta di Myanmar bersifat sustainable, durable yang dihasilkan melalui proses dialog yang dimaksud tadi," jelas Ngurah.

Ngurah mengatakan apabila engagement hanya dilakukan dengan satu pihak saja, hal itu dinilai menyalahi aturan. Sebab, kata Ngurah, konsensus 5 poin mengharuskan engagement dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Jadi jika engagement ini hanya dilakukan dengan satu pihak saja. Maka upaya tersebut boleh dikatakan menyalahi mandat dari 5 points of consensus. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, KTT Labuan Bajo dan para pemimpin sepakat melaksanakan keputusan KTT ke-40 dan ke-41," ungkapnya.

Meski demikian, Ngurah mengatakan pihaknya tidak dalam posisi menilai apakah pertemuan informal dengan Junta Militer Myanmar di Thailand itu menyalahi aturan atau tidak. Yang pasti, kata Ngurah, hal itu tidak sejalan dengan konsensus 5 poin.

"Kan kita jelaskan bahwa engagement dengan salah satu pihak saja berarti tidak sejalan dengan 5 points of consensus. Nah kita tidak memberikan kualifikasi apakah pertemuan ini bertentangan atau tidak," tuturnya.

Lebih lanjut, Ngurah menuturkan Kemlu terbuka dengan suatu negara yang menginisiasi pertemuan damai informal dengan Junta Militer Myanmar. Namun jika dalam konteks ASEAN, kata Ngurah, ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan.

"Jadi gini, kalau suatu negara melakukan inisiatif ya silakan saja. Itu hak negara itu. Tapi kalau kita bicara bahwa ini dalam konteks ASEAN, kita ada aturan mainnya. Kalau ini disebutkan dalam konteks ASEAN, kan kita ada aturan mainnya, ada 5 points of consensus, ada keputusan KTT," kata dia.

Simak juga Video 'Jokowi Sebut Pancasila Sangat Relevan untuk Dunia':

[Gambas:Video 20detik]

Selengkapnya pada halaman berikut.

Sebelumnya diberitakan, para pemimpin negara ASEAN disebut tak menghadiri pertemuan damai informal dengan Junta Militer Myanmar yang diinisiasi Thailand. Dilansir Reuters, Minggu (18/6/2023), sejauh ini, hanya Kamboja yang secara resmi mengonfirmasi niatnya untuk menghadiri kegiatan pembicaraan itu.

Diketahui, para jenderal Myanmar telah dilarang selama hampir dua tahun dari pertemuan tingkat senior Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) karena gagal menghormati kesepakatan untuk memulai pembicaraan dengan lawan yang terkait dengan pemerintah sipil yang digulingkan --yang dipimpin oleh peraih Nobel yang sekarang dipenjara-- Aung San Suu Kyi.

Sementara itu, juru bicara militer Junta tidak dapat dihubungi pada Minggu. Sedangkan Kementerian Luar Negeri Thailand bungkam terkait pertemuan yang rencananya digelar 2 hari di Pattaya, dimana sebelumnya Menlu Thailand Don Pramudwinai mengirimkan surat undangan 4 hari sebelum pertemuan tersebut dilakukan. Namun Wakil Juru Bicara Kemlu Thailand Natapanu Nopakun menyebut tak memiliki informasi terkait pertemuan itu.

"Tidak memiliki informasi," kata Wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Natapanu Nopakun terkait pertemuan itu.

Baca juga: Jejaring Desa ASEAN

Inisiatif Rahasia

Muncul sejumlah kritik terhadap inisiatif Thailand yang disebut berisiko melegitimasi pemerintah militer Myanmar dan tidak pantas karena berada di luar inisiatif perdamaian resmi ASEAN, yang dikenal sebagai "konsensus lima poin".

Sementara itu pihak lainnya mempertanyakan mengapa Thailand menyerukan terkait pembicaraan itu sekarang, padahal diperkirakan baru akan memiliki pemerintahan baru pada Agustus setelah koalisi pro-militer dikalahkan habis-habisan dalam pemilu 16 Mei oleh partai-partai progresif dan populis.

Sementara itu dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn disebut akan menghadiri pertemuan itu.

Namun, anggota ASEAN lainnya disebut telah menolak undangan Thailand, termasuk ketua ASEAN tahun ini Indonesia, maupun Singapura.

"Terlalu dini untuk terlibat kembali dengan Junta di tingkat puncak atau bahkan pada tingkat Menteri luar negeri," kata Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, mengatakan pada hari Jumat.

Sedangkan pemerintah Vietnam mengatakan menteri luar negerinya tidak akan hadir 'karena keterlibatan sebelumnya'.

Berdasarkan sumber Reuters, Malaysia juga disebut tidak akan menghadiri pertemuan itu. Sementara Filipina yang belum memberi respons hingga Minggu pagi, terlihat tegas mengisolasi para Jenderal Myanmar.

Sementara pihak oposisi Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, yang terdiri dari loyalis pemerintahan Aung Sang Suu Kyi yang digulingkan, mengutuk inisiatif Thailand.

"Mengundang junta tidak sah ke diskusi ini tidak akan berkontribusi pada penyelesaian krisis politik Myanmar," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan pada Sabtu.

Sebanyak 81 orang aktivis Myanmar yang tergabung dalam sebuah kelompok merilis surat terbuka pada hari Minggu mengutuk "inisiatif rahasia", mengatakan itu merupakan tindakan "kontradiksi terang-terangan" dengan kebijakan ASEAN yang tidak mengundang pejabat junta ke pertemuan tingkat tinggi.

"Kami menuntut pemerintah sementara Thailand membatalkan pertemuan ini segera," kata surat itu.

Halaman 1 2

Selanjutnya