.webp)
Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas akan melakukan soft launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital pertama di Jakarta, pada Selasa (20/6) besok. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga akan hadir dalam kegiatan tersebut.
Anas menyampaikan bahwa acara yang diselenggarakan secara hibrida ini mengangkat tema 'Reformasi Pelayanan Publik melalui Transformasi Digital'. Selain itu, masyarakat dapat menyaksikan acara ini secara langsung di kanal YouTube Kementerian PANRB.
"Kegiatan akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Juni 2023 di Istana Wakil Presiden RI pukul 13.00 WIB," ucap Anas dalam keterangan tertulis, Senin (19/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan MPP Digital menjadi sarana integrasi berbagai jenis layanan dalam satu genggam. Menteri PAN-RB itu melanjutkan, masyarakat dapat menerima layanan secara langsung maupun melalui aplikasi. Penerapan MPP Digital telah berhasil dilakukan dan mulai dimanfaatkan masyarakat pada 21 lokus daerah.
"Berkaitan dengan implementasi MPP Digital, setelah dilakukan Training of Trainer kepada 21 kabupaten/kota lokus pada 11-12 Mei 2023 di Kabupaten Banyuwangi, masing-masing daerah kemudian melakukan tindak lanjut percepatan penerapan MPP Digital melalui berbagai kegiatan pendampingan dan sosialisasi, baik kepada para petugas penyelenggara layanan maupun kepada masyarakat di daerahnya masing-masing," tambahnya.
Adapun 21 kabupaten/kota yang menjadi lokus implementasi tahap pertama atau lokus percontohan yakni Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Kotawaringin, Kabupaten Magetan, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tuban, Kota Banda Aceh, Kota Batam, Kota Bukittinggi, Kota Kendari, Kota Magelang, Kota Metro, Kota Mojokerto, Kota Samarinda, Kota Surakarta, Kota Tanjung Pinang, serta Kota Yogyakarta.
Diketahui MPP Digital telah dilengkapi dengan proses registrasi akun yang lebih mudah melalui pemanfaatan Face Recognition (FR) yang terintegrasi langsung dengan database dari Kementerian Dalam Negeri sehingga diharapkan dapat meningkatkan sisi keamanan dalam aplikasi.
"Layanan administrasi kependudukan pada MPP Digital dari sisi back-end memanfaatkan koneksi melalui Progressive Web App (PWA) Identitas Kependudukan Digital (IKD) milik Kementerian Dalam Negeri," ungkapnya.
Terdapat delapan layanan yang dikembangkan, di antaranya yaitu permohonan cetak kartu keluarga, perubahan biodata, hingga akta kematian.
Layanan izin tenaga kesehatan dari sisi back-end akan memanfaatkan sistem non-OSS yang merupakan penyempurnaan dari Smart Kampung Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan dukungan integrasi SISDMK Kementerian Kesehatan sehingga dapat meminimalisir proses unggah data bagi tenaga kesehatan dalam mengurus layanan perizinan di MPP Digital.
Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu menegaskan kehadiran MPP Digital bukan untuk menggantikan MPP saat ini yang telah beroperasi di 120 kabupaten/kota, namun menjadi pelengkap model penyelenggaraan integrasi pelayanan publik yang telah ada. MPP Digital nantinya akan diimplementasikan oleh kabupaten/kota yang telah memiliki MPP maupun Kabupaten/Kota yang belum memiliki MPP.
"Aplikasi MPP Digital adalah aplikasi umum berbagi pakai yang disediakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu, kehadiran MPP Digital dapat menjadi solusi kabupaten/kota yang terkendala dengan anggaran dalam proses pembentukan MPP," pungkas Anas.
Lihat juga Video 'Pusdaing Gelar Bimbingan Teknis Kader Digital Desa Cerdas Fase II':
