.webp)
Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan Dana Desa harus ditambah. Mengingat beragamnya kebutuhan desa di sejumlah sektor, seperti kesehatan dan infrastruktur, termasuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Dana Desa harus ditambah, kalau pembangunan mau efektif dan bebas korupsi, satu-satunya cara adalah Dana Desa diperbesar," kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin dalam keterangan tertulis, Minggu (18/6/2023).
"Rp 5 Miliar itu penambahan minimum untuk mengatasi persoalan seperti stunting dan kemiskinan ekstrem," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menerangkan peningkatan Dana Desa Rp 5 miliar dapat mendorong kemampuan pelayanan posyandu terhadap warga desa agar sehat dan sejahtera. Dengan demikian, angka stunting dapat menurun dengan target nol persen pada tahun 2030.
Lebih jauh, jika Dana Desa 5 kali lipat menjadi Rp 5 miliar per desa/tahun, pada tahun 2024-2029 (5 tahun) desa-desa di Indonesia diprediksi bisa menjadi maju dan mandiri. Desa tertinggal dan sangat tertinggal pun tidak ada lagi, sehingga jumlah desa mandiri akan naik menjadi 55 ribu desa dan sisanya menjadi desa maju.
"Jika pemerintah ingin mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem tahun 2024 dan nol persen stunting pada tahun 2030, maka prasyaratnya desa harus menjadi Pusat Pembangunan Nasional," tuturnya.
Dalam kunjungannya ke Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Gus Muhaimin mengatakan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di desa-desa wajib melibatkan desa sebagai pelaku utama. Ia mencontohkan inisiatif konvergensi stunting dalam perencanaan pembangunan desa perlu dikembangkan sebagai platform desa dalam penanganan stunting.
Selain itu, diperlukan konsolidasi program dan pendanaan di berbagai program yang tersebar di Kementerian/Lembaga untuk peningkatan kapasitas desa.
"Program ini nantinya dikonsolidasikan menjadi satu program yaitu pemberantasan kemiskinan ekstrem, stunting, dan kesejahteraan warga desa," kata Ketua Umum DPP PKB ini.
Lebih lanjut, ia mengatakan APBN 2023 mengalokasi anggaran ketahanan pangan lebih dari Rp 100 Triliun, perlindungan sosial Rp 476 Triliun, dan subsidi ketahanan energi Rp 341 Triliun yang dilaksanakan oleh K/L.
"Jika direlokasi dan dimaksimalkan maka Dana Desa bisa ditambah menjadi Rp 5 Miliar setiap desa," ujarnya.
Sebagai informasi, anggota Komisi IX Hj. Nur Nudlifah, Direktur Pengembangan Sosial Budaya Ditjen PDP Kemendes Teguh Hadi Sulistiono, kepala desa, perwakilan kader posyandu, bidan desa, perwakilan KPM, tokoh masyarakat, dan pendamping desa turut hadir dalam kegiatan Gus Muhaimin di Brebes
Simak juga 'Saat Ribuan Kades Kumpul di GBK, Minta 10% APBN Dana Desa':
